MEA : Inilah yang Dilakukan Pejabat di Madiun Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean

MEA atau Masyarakat Ekonomi Asean tinggal menghitung hari. Kini pejabat mulai dipersiapkan menyambut MEA.

Madiunpos.com, KOTA MADIUN – Pasar bebas ASEAN secara tak langsung telah memaksa masyarakat Indonesia untuk melakukan langkah-langkah strategis. Salah satunya dengan menyiapkan kemampuan berbahasa Inggris sebagai bahasa Internasional.

Di Kota Madiun, upaya untuk menyambut pasar bebas Asean atau Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) sudah digalakkan dengan meningkatkan kapasitas pejabatnya dalam berbahasa asing. Dan Bahasa Inggris adalah salah satu bahasa yang direkomendasikan.

Kabid Lalu Lintas Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo) Kota Madiun, Sutarto, mengatakan bahwa Bahasa Inggris kini sudah menjadi keharusan jika ingin bersaing di pasar bebas ASEAN. Terkait itulah, pihaknya sangat mendukung langkah Pemkot Madiun yang gencar mengirim para pejabatnya untuk belajar Bahasa Inggris di lembaga-lembaga kursusan.

“Saya salah satunya. Kemarin, saya baru saja ikut pelatihan kursus Bahasa Inggris di Surabaya,”paparnya saat berbincang dengan Madiun Pos di ruang kerjanya, Senin (13/4/2015).

Sutarto mengakui, belajar Bahasa Inggris di usianya yang tak lagi muda cukup berat baginya. Bukan saja karena kesibukannya, melainkan juga kemampuan menghapal juga sudah berbeda jauh ketika saat masih muda.

“Tapi, ya tetap harus berlatih. Karena MEA sudah menjadi keniscayaan,” paparnya.

Sebagaimana diketahui, tujuan dibentuknya MEA untuk meningkatkan stabilitas  perekonomian di kawasan ASEAN, serta diharapkan mampu mengatasi masalah-masalah di bidang ekonomi antar negara ASEAN.

ASEAN merupakan kekuatan ekonomi ketiga terbesar setelah Jepang dan Tiongkok, di mana terdiri dari 10 Negara yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, thailand, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja.

 

Pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) berawal dari kesepakatan para pemimpin ASEAN dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) pada Desember 1997 di Kuala Lumpur, Malaysia. Kesepakatan ini bertujuan meningkatkan daya saing ASEAN serta bisa menyaingi Tiongkok dan India untuk menarik investasi asing. Modal asing dibutuhkan untuk meningkatkan lapangan pekerjaan dan kesejahteraan warga ASEAN.