Menko Muhadjir Sebut Penyaluran BST di Jatim Berjalan Lancar

Madiunpos.com, MADIUN -- Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, mendatangi Kantor Pos Nglames, Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun, Jumat (17/7/2020). Menko PMK memastikan penyaluran bantuan sosial tunai (BST) dari pemerintah tersalurkan dengan baik.

Muhadjir menyebut sejauh ini penyaluran BST di wilayah Jawa Timur berjalan dengan baik dan relatif minim kendala. Hal ini karena wilayah di Jatim bisa dijangkau dengan kendaraan.

“Untuk di Kabupaten Madiun, menurut laporan bupati, [penyaluran BST] berjalan dengan baik. Ada penambahan warga yang sebelumnya belum tercatat kini sudah mendapatkan bantuan,” kata dia kepada wartawan di Kantor Pos Nglames.

Anti Mainstream! Cewek di Madiun Ini Sukses Beternak Iguana

Warga yang sebelumnya tidak mendapatkan BST padahal kondisinya layak untuk mendapatkan bantuan akan langsung dicatat. Bahkan warga tersebut berhak mendapatkan tiga kali sekaligus yakni senilai Rp1,8 juta.

Sedangkan warga yang kemarin mendapatkan, tetapi secara ekonomi ternyata tidak layak maka akan segera diganti. Namun, warga itu tidak perlu mengganti uang bantuan yang telah diterima.

“Ada yang kemarin semestinya tidak menerima tetapi terlanjur menerima. Ya langsung dikeluarkan. Dan tidak harus mengembalikan duitnya,” kata menko.

Tambahan penerima manfaat yang baru itu di luar dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Melainkan data yang diperoleh dari RT dan RW. Di Kabupaten Madiun terdata ada 6.262 warga yang baru mendapatkan BST tersebut.

Kasus Covid-19 di Pondok Gontor Meledak! 15 Santri Terkonfirmasi Positif Kamis Ini

Menurutnya ada perbaikan data penerima bantuan adalah kewajaran. Awal penyaluran BST ini, Presiden Jokowi memang memerintahkan supaya bantuan dibagi terlebih dahulu dengan data yang ada dan jangan menunggu data rapi.

“Beliau [Presiden Jokowi] meminta supaya dibagi dulu jangan menunggu data rapi. Kalau menunggu rapi, orangnya keburu kelaparan,” kata Muhadjir.

Dia menuturkan secara nasional pendistribusian BST ini sudah mencapai 85% dari target.

Lebih lanjut, ia menyampaikan sampai saat ini di beberapa kabupaten di wilayah Papua dan Papua Barat masih menyisakan masalah dalam penyaluran BST ini. Pemerintah kesulitan untuk mendapatkan calon penerima yang sesuai by name by address. Hal ini karena beberapa daerah di Papua dan Papua Barat berada di wilayah terpencil dan aksesnya sulit.

Selain itu, masih banyak warga di wilayah tersebut yang tidak memiliki nomor induk kependudukan (NIK). Untuk itu, pendataan warga dilakukan dengan bekerja sama dengan marga atau komunitas warga.

“Marga ini yang tahu mereka memiliki berapa anggota dan siapa yang berhak mendapatkan bantuan,” ujarnya yang menyebut ada petugas dari Kantor Pos yang harus berkendara selama satu pekan untuk mengantarkan bantuan ke perkampungan penerima bantuan.