MPP Madiun Diresmikan, Wagub Jatim Harap Jadi Penarik Investor

Madiunpos.com, MADIUN -- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) RI, Tjahjo Kumolo, melaunching Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Madiun, Rabu (24/11/2021). MPP ini diharapkan bisa menjadi daya tarik investasi bagi para investor.

MPP Kabupaten Madiun ini berada di kawasan Pendapa Kabupaten Madiun lama. Di gedung ini, ada berbagai layanan yang diberikan kepada masyarakat. Seperti dari Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil, DPMPTSP, BPJS, perbankan, kepolisian, dan lainnya.

“Hampir semua dinas ada di MPP ini. Warga hanya perlu datang ke satu tempat untuk bisa menemui dinas-dinas yang ada di Pemkab Madiun,” kata Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elistianto Dardak.

Emil menyampaikan MPP ini diharapkan bisa meningkatkan daya tarik investasi. Hal ini karena investor akan lebih mudah dalam kepengurusan perizinan usaha mereka melalui MPP.

Susi Usulkan Pengurangan PNS, Menpan-RB: Bu Susi Kan Tak Pernah Ngurusi PNS

Dia menyebut Madiun ke depan akan menjadi tulang punggung investasi industri padat karya di Jatim.

“Untuk membuka lapangan kerja, mau tidak mau, suka tidak suka, harus merambah industri padat karya. Keberadaan mal ini sebagai bentuk komitmen bahwa Madiun ramah investasi. Karena datang ke sini urusan selesai,” jelasnya.

Dengan diluncurkannya MPP di Madiun ini, lanjut Emil, maka sudah ada sembilan MPP di Jawa Timur. Yakni di Kota Surabaya, Kabupaten Banyuwangi, Sidoarjo, Probolinggo, Lamongan, Magetan, Bojonegoro, Gresik, dan Madiun.

Sementara masih ada tujuh MPP yang belum dilaunching, yaitu di Kota Mojokerto, Kota Probolinggo, Kabupaten Pamekasan, Sumenep, Nganjuk, Tuban, dan Pasuruan.

Watu Rumpuk Madiun, Tempat Asyik Menikmati Alam Gunung Wilis

“Untuk tahun 2021 ini terdapat tigas kabupaten/kota yang telah menandatangani komitmen akan membangun MPP. Di antaranya Kota Malang, Kabupaten Lumajang, dan Bangkalan,” jelasnya.

Menpan RB, Tjahjo Kumolo, menyampaikan MPP ini merupakan program yang diinginkan Presiden Jokowi terkait reformasi birokrasi. Pemerintah harus mempermudah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, mempercepat proses perizinan, memangkas jalur yang berbelit menjadi pendek, dan transparansi terhadap layanan mana yang bayar dan mana yang bisa diperoleh secara gratis.

“Itu saja intinya. Supaya pertumbuhan ekonomi di Madiun ini bisa tumbuh,” kata dia.