Pemerintah Didesak Bikin Regulasi untuk Atasi Potensi Perpecahan

Warga Nahdliyin mengikuti apel di Pantai Door Pacitan.

Madiunpos.com, PACITAN -- Pemerintah diminta serius mengantisipasi potensi perpecahan bangsa melalui isu-isu berbau keagamaan dengan membuat regulasi baru yang lebih tegas melindungi kebhinekaan masyarakat Indonesia.

Ketua Dewan Pembinaan Gerakan Pemuda (GP) Ansor K.H. Asad Said Ali mengatakan aturan main baru terkait kerukunan beragama menjadi sangat penting untuk membina kebhinekaan.

"Model pembinaan kerukunan beragama dengan cara simbolisasi dan penyelenggaraan forum-forum keagamaan saat ini sudah tidak relevan," kata dia seusai Apel Kesetiaan NKRI yang diikuti lebih dari 10.000 nahdliyin se-Jatim di Pantai Pancer Door, Pacitan, Minggu (8/1/2017).

Mantan wakil ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) itu menambahkan pascareformasi komitmen kebhinekaan masyarakat Indonesia menjadi lemah.

"Jika selama ini sudah dilakukan dengan membentuk forum-forum komunikasi lintaskeagamaan, namun faktanya sekarang tidak mempan sehingga harus dengan aturan, undang-undang atau peraturan dan kesepakatan bersama lainnya," katanya.

Senada, tokoh PKB Jatim asal Blitar Ahmad Thamim atau Gus Tamim mengatakan pentingnya negara menguatkan idiologi bangsanya.

"Nampaknya setelah reformasi ini, dan kita mengambil positifnya demokrasi. Namun dari akibat dari pilihan itu banyak hal yang harus disempurnakan, terutama dalam pemantapan idiologi negara adalah dasar negara, bhineka tunggal ika, NKRI dan pluralisme," ujarnya.

Gus Tamim menegaskan tidak adanya muatan politis tertentu dalam agenda apel bersama kesetiaan NKRI tersebut.

"Perlu seluruh anak bangsa untuk ambil bagian terkait dengan penguatan ideologi bangsa. Nah, otomatis karena NU sebagai organisasi terbesar di Indonesia mesti harus mengambil peran aktif terkait penguatan idiologi bangsa," katanya.

Kedua tokoh NU Jatim itu mengatakan konsep penguatan dan peneguhan dukungan NKRI oleh Nahdlatul Ulama sudah menjadi topik bahasan dalam pleno PBNU di Yogyakarta, pada 2012.

Saat itu, kata KH Asad Said, telah muncul perintah para kiai agar NU mempersiapkan kaderisasi yang militan mengantisipasi krisis idiologi yang bakal mencuat pada kurun 2016-2017.