Pemkab Bojonegoro Gandeng KPK Awasi Perekrutan 1.152 Perangkat Desa

Pemkab Bojonegoro libatkan KPK dalam perekrutan perangkat desa.

Madiunpos.com, BOJONEGORO -- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro tahun ini membuka 1.152 lowongan perangkat desa. Pemkab pun mengundang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bidang pencegahaan tindak pidana korupsi untuk ikut mengawasi perekrutan itu.

"Pemkab mengundang KPK untuk bidang pencegahan korupsi, sebab beredar rumor ada sejumlah oknum yang berusaha memanfaatkan pengisian perangkat desa. Mereka memintai uang kepada pendaftar dengan menjanjikan bisa diterima," kata Bupati Bojonegoro, Suyoto, di Bojonegoro, Rabu (18/10/2017).

Suyoto mengaku juga sudah meminta bantuan kepada Kapolres Bojonegoro AKBP Wahyu S. Bintoro untuk menangkap langsung oknum yang ditengarai mencoba memanfaatkan penerimaan calon perangkat desa.

Menurut dia, adanya KPK bidang pencegahan tindak pidana korupsi yang ikut mengawasi pelaksanaan tes pelaksanaan perangkat desa juga pengawasan polres, maka pelaksanaan tes bisa berjalan dengan jujur.

"Pemkab dengan Unnes (Universitas Negeri Semarang) sudah berkomitmen dalam penerimaan perangkat desa harus berjalan dengan bersih tanpa ada titip-titipan, apalagi harus membayar," tegas dia.

Hal senada disampaikan Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Pemkab Djoko Susilo yang menyatakan pembuatan soal tes perangkat desa langsung ditangani Unnes sehingga tidak akan ada celah berbuat curang.

Sesuai rencana polisi akan mulai mengamankan soal pengisian tes perangkat desa mulai dari Semarang pada 20 Oktober 2017 dan soal akan disimpan di mapolres pada 25 Oktober 2017. Sesuai jadwal tes pengisian perangkat desa akan digelar secara serentak di 28 kecamatan pada 26 Oktober.

Soal tes perangkat desa itu ada tiga kelompok yaitu sekretaris desa, kepala dusun dan kasi kaur, masing-masing ada sembilan varian soal. "Pendistribusian soal ke kecamatan juga dalam pengawalan polisi," ucap dia.

Dari data menyebutkan pengisian 1.152 lowongan perangkat desa yang hampir merata di seluruh desa di 28 kecamatan diikuti 7.660 peserta. Rincian lowongan untuk sekretaris desa 192 lowong, kaur perencanaan 304 lowongan, kaur TU dan Umum 86 lowongan, kasi pemerintahan 94 lowongan, kasi kesejahteraan 76 lowongan, kasi pelayanan 88 lowongan dan kepala dusun 176 lowongan.