Pemkab Madiun 3 Kali Berturut-Turut Terima Opini WTP

Prestasi daerah, Pemkab Madiun terima opini WTP dari BPK.

Madiunpos.com, MADIUN -- Pemerintah Kabupaten Madiun untuk kali ketiga secara berturut-turut memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Penghargaan ini diterima oleh Bupati Madiun Muhtarom di Kantor Perwakilan BPK Provinsi Jawa Timur di Surabaya, Selasa (6/6/2017).

Sebelum memberikan penghargaan itu, Kepala BPK Perwakilan Jatim, Timur Novian Herodwijanto, terlebih dahulu menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LHP LKPD) tahun anggaran 2016.

Muhtarom menyampaikan Pemkab Madiun telah menerima WTP selama tiga kali berturut-turut. Menurut dia, pencapaian WTP ini bukan semata-mata sebuah prestasi tetapi sudah menjadi kewajiban pemerintah daerah.

"Kami ucapkan terima kasih dan penghargaan ini kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Madiun yang telah bekerja keras untuk meraih predikat WTP ini," jelas dia dalam siaran pers yang diterima Madiunpos.com, Selasa.

Muhtarom menyampaikan opini ini diharapkan bisa diupayakan dan dipertahankan pada tahun-tahun berikutnya. Terkait dengan adanya temuan atas LHP tentunya harus benar-benar diperhatikan dan ditindaklanjuti oleh setiap OPD.

Kepala BPK Perwakilan Jawa Timur, Timur Novian Herodwijanto, mengatakan ada permasalahan yang ditemukan saat pemeriksaan di lapangan.

Permasalahan itu antara lain adanya kekurangan volume pekerjaan pada belanja modal yang mengakibatkan kerugian daerah, kelemahan sistem dan pengendalian dalam pengelolaan pendapatan khususnya pajak dan retribusi daerah, dan regrouping atas aset tetap hasil kapitalisasi pemeliharaan dan renovasi.

Dia menuturkan potensi permasalah lainnya yaitu pemindahan kewenangan pengelolaan SMA/SMK ke pemerintah provinsi. Hal ini karena penyerahan aset, daftar aset dalam lampiran Berita Acara Serah Terima (BAST) yang akan diserahkan kepada pemprov masih cukup banyak yang bermasalah.

"Ini dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap neraca pemerintah kabupaten/kota di masa mendatang apabila tidak diselesaikan secara cermat," ujar dia.

Timur berharap daerah-daerah yang telah meraih opini WTP dapat mempertahankan opini tersebut ke depannya. Sedangkan daerah yang masih menerima opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) agar bekerja lebih keras lagi untuk dapat meningkatkan opini atas LKPD di tahun berikutnya.