Pemkab Madiun Raih Penghargaan SAKIP dengan Predikat BB

Madiunpos.com, MADIUN -- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madiun meraih penghargaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2018 dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

Pemkab Madiun baru tahun ini mendapatkan predikat BB dalam penghargaan SAKIP. Tahun sebelumnya Pemkab Madiun hanya mendapatkan predikat B dalam pemberian penghargaan SAKIP dari pemerintah pusat tersebut.

Penghargaan SAKIP tahun 2018 ini diserahkan secara langsung oleh Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafruddin kepada Bupati Madiun Ahmad Dawami di Ball Room Hotel Golden Tulip Galaxy Banjarmasin, Rabu (6/2/2019).

"SAKIP ini akan menjadi pedoman Pemkab Madiun dalam mebjalankan roda pemerintahan. SAKIP ini bukan kewajiban, melainkan suatu kebutuhan dalam rangka Pemkab Madiun mewujudkan target-target yang sudah dirumuskan dan mewujudkan visi misi yang telah ditetapkan," kata dia dalam siaran pers yang diterima Madiunpos.com, Kamis (7/2/2019).

Kaji Mbing, sapaan akrab Bupati Madiun, menyampaikan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) harus membuat program yang tidak hanya berkutat pada perencanaan, tetapi harus dilaksanakan dan dievaluasi. Dia mengklaim program yang sebelumnya direncanakan telah berhasil direalisasikan hingga akhirnya mendapatkan predikat BB.

"Predikat kita naik dari B menjadi BB. Ini karena program yang direncanakan bisa terealisasi dengan baik. Dengan predikat ini, nantinya program dan kegiatan kita akan lebih tepat sasaran," ujar Kaji Mbing.

Dia menyampaikan di masa kepemimpinannya lima tahun ke depan akan mengefisienkan anggaran. Selain itu, program yang telah direncanakan juga harus tepat sasaran. Dia mengklaim ada sejumlah program diganti dengan program baru yang lebih efisien dalam memanfaatkan anggaran.

"Pola pendekatan yang berbeda ini diharapkan bisa meningkatkan prestasi dari BB menjadi A. Ketika sudah A, artinya secara kinerja sudah masuk semua mulai dadi ketepatan sasaran, efisiensi anggaran, dan pelayanan yang maksimal. Ini akan berdampak pada tercapainya kesejahteraan masyarakat," jelas dia.

Menteri PAN RB, Syafruddin, menyampaikan di era sekarang pemerintah tidak hanya bekerja untuk membuat laporan atau hanya menyerap anggaran belaka. Namun lebih dari itu, pemerintah harus bekerja dengan memperhatikan sasaran program dari hilir ke hulu.

Menurut dia, efisiensi bukan hanya soal memotong anggaran, tetapi juga penerapan manajemen berbasis kinerja. Kemenpan RB akan terua mendampingi dan memberi saran perbaikan terkait permasalahan yang dialami pemerintah daerah.

"Kami akan membantu dalam penyusunan perencanaan, mengevaluasi pelaksanaan program, memberi masukan, serta mengawasi target capaian program," kata dia. 

Silakan KLIK dan LIKE untuk lebih banyak berita Madiun Raya