Pemkot Madiun Gagal Dapat Predikat WTP karena Ada Kesalahan Perwali

Pemkot Madiun mendapat predikat WDP terkait LHP BPK.

Madiunpos.com, MADIUN -- Kementerian Keuangan memberikan predikat wajar dengan pengecualian (WDP) untuk Pemerintah Kota (Pemkot) Madiun terkait Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2016.

Gubernur Jawa Timur Soekarwo menyerahkan piagam dengan predikat WDP itu kepada Wali Kota Madiun Sugeng Rismiyanto di gedung Negara Grahadi, Surabaya, Rabu (1/11/2017).

Sekretaris Daerah Kota Madiun Maidi mengatakan Pemkot Madiun mendapatkan WDP karena terdapat kesalahan Peraturan Walikota (Perwali) pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha. Akibat perda tersebut, terdapat selisih antara modal awal dengan realisasinya dan hal itu menjadi temuan BPK.

"Kota Madiun tidak dapat WTP karena ada kesalahan perwali di Aneka Usaha. Karena selisih itulah kita dianggap tidak cermat. Tapi sekarang perwali sudah kita ubah dan kembalikan. Itu sesuai rekomendasinya," ujar Maidi kepada wartawan, Kamis (2/11/2017).

Terkait predikat WDP, BPK memberikan beberapa catatan ke Pemkot Madiun, misalnya soal proyek pembangunan yang dilaksanakan. BPK tidak hanya memberikan catatan berkaitan dengan anggaran, tetapi juga spesifikasi dalam mengerjakan proyek fisik agar tidak merugikan keuangan negara.

Menindaklanjuti predikat WDP tersebut, Maidi meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di jajaran Pemkot Madiun bekerja dengan cermat dan sesuai perencanaan.

Hal itu agar di tahun 2018, penilaian terhadap kinerja keuangan Pemkot Madiun di tahun anggaran 2017 bisa mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP).

Untuk diketahui, tahun 2017, di Jatim piagam penghargaan opini WTP diberikan kepada 23 kabupaten dan tujuh kota penerima penghargaan yang sebelumnya telah memperoleh predikat WTP dari hasil audit BPK.

Sedangkan delapan kabupaten/kota memperoleh predikat WDP, salah satunya adalah Kota Madiun.