Peredaran Narkoba Rambah Pesantren, Kapolres Jombang Desak Pemkab Bentuk BNNK

Kapolres Jombang mendesak Pemkab setempat membentuk BNNK.

Madiunpos.com, JOMBANG -- Kapolres Jombang AKBP Agung Marlianto mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang segera membentuk Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) atau lembaga khusus untuk menangani permasalahan narkoba.

Hal itu mengingat angka peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Kota Santri itu semakin meningkat. Peredaran narkoba di Kabupaten Jombang, tak hanya menyasar perguruan tinggi, tapi sudah merambah ke kalangan pondok pesantren.

"Kami mendesak agar Pemkab Jombang segera membentun Badan Narkotika Nasional Kabupaten [BNNK] Jombang. Lembaga ini penting untuk menekan angka penyalahgunaan narkoba. Apalagi sekarang peredaran narkoba sudah mulai masuk ke kalangan pesantren," katanya kepada awak media, Minggu (1/1/2017), seperti diberitakan Okezone.com.

Dari di Polres Jombang menyebutkan kasus penyalahgunaan narkoba di Jombang pada 2016 meningkat signifikan. Sepanjang 2016, ada 117 kasus narkoba yang ditangani korps berseragam cokelat ini dan sebanyak 146 orang ditetapkan sebagai tersangka.

"Jumlah itu meningkat 75 persen dibandingkan 2015 yang hanya 67 kasus dengan jumlah tersangka 87 orang. Maka itu harus ada langkah konkret untuk mencegah penyalahgunaan narkoba ini," tambah Kapolres.

Adanya lembaga khusus yang berkonsentrasi pada kasus-kasus penyalahgunaan narkoba ini, diyakini Kapolres akan semakin meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya bahaya penyalahgunaan narkoba. Dengan begitu, angka penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Jombang dapat ditekan sedini mungkin.

"BNNK ini akan lebih berkonsentrasi pada penyadaran, nah itu yang sangat penting sembari aparat kepolisian menangkap para pengedar dan bandar narkoba ini. Maka itu, kami sudah berkomunikasi dengan Pemkab Jombang, harapan kami 2017 ini BNNK Jombang dapat segera dibentuk dan menjalankan tugasnya dengan baik," kata dia.