PERTAMBANGAN PONOROGO : Sopir dan Buruh Tambang Pasir Demo, Netizen Ingatkan Tak Asal Tutup Tambang

Pertambangan Ponorogo menjadi masalah yang harus diseleseaikan pemerintah, ratusan sopir dan buruh tambang pasir di Ponorogo meminta pemerintah memberikan solusi yang nyata bagi mereka.

Madiunpos.com, PONOROGO — Ratusan sopir dan buruh tambang pasir, Senin (1/2/2016), melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Ponorogo, Jawa Timur (Jatim). Mereka meminta pemerintah memberikan solusi terhadap kebijakan pelarangan pertambangan pasir di wilayah Ponorogo.

Ratusan sopir dan buruh tambang pasir tersebut berharap pemerintah tidak hanya mengeluarkan kebijakan penutupan kegiatan pertambangan tanpa ada solusi yang nyata. Dalam aksi tersebut, mereka membawa puluhan kendaraan truk dan diparkir di seputaran Alun-Alun Ponorogo.

Berita mengenai aksi unjuk rasa ratusan sopir dan buruh tambang pasir yang di-share di grup Facebook Semua Tentang Ponorogo itu dalam waktu singkat telah mendapat respons dari netizen yang tergabung dalam grup itu. Pantauan Madiunpos.com di grup Facebook Semua Tentang Ponorogo, Senin (1/2/2016), berita mengenai unjuk rasa itu sudah disukai 703 pengguna Facebook, mendapat 59 komentar, dan dibagikan 42 kali.

Sejumlah netizen memandang permasalahan aktivitas pertambangan bahan galian golongan C (pasir dan baru) di Ponorogo sangat rumit. Netizen memandang ketika penambang pasir dihentikan maka pencaharian sebagian warga yang menggantungkan hidup pada aktivitas pertambangan bakal tertutup. Namun, aktivitas penambangan tidak dihentikan tentu lama-kelamaan bisa merusak lingkungan.

Netizen berharap Pemerintah Kabupaten Ponorogo bisa memberikan solusi yang bijak atas permasalahan ini. Akun Facebook bernama Ken Arok, memandang pemerintah telah berbuat tidak adil kepada masyarakat kecil. Dia menganggap ketika pertambangan dilakukan rakyat kecil, pemerintah dengan mudah menutup dengan alasan lingkungan hidup. Tetapi, ketika yang melakukan kegiatan pertambangan adalah perusahaan besar, meski aktivitas mereka juga merusak lingkungan, namun pemerintah seolah enggan menutup aktivitas pertambangan itu.

“Bukan berarti saya pro atau kontra dengan penambang. Yang jadi perhatian saya adalah perbedaan sikap para pejabat kita, terhadap penambangan yang dilakukan oleh rakyat kecil dengan penabangan oleh perusahaan besar,” tulis dia dalam kolom komentar.

Kaji Dampak Lingkungan
Akun Facebook lain, To Bie L, menyampaikan pemerintah setempat harus memeriksa terlebih dahulu permohonan perizinan, khususnya izin lingkungan hidup. Selain itu, pemerintah juga harus mengkaji ketersediaan pasir yang ditambang dan tidak melupakan dampak lingkungan yang ditimbulkan akibat aktivitas penambangan.

“..dinas terkait seperti ESDM, perijinan Dan lingkungan hidup tolong dikaji dulu ttg volume Dan ketersediaan pasir yang ditambang dengan tidak melupakan dampak lingkungan dan ekosistem yg ditimbulkan Dan peruntukan reklamasinya..arepo piye piye iki demi hajat hidup orang banyak dan alam utk anak putu Ponorogo dewe..Ponorogo dudu Kalimantan atau bangkalan Belitung yang rusak karena ketidakjelasan perhitungan ketersediaan, cadangan Dan dampak lingkungan serta ekosistem yg ditimbulkan Dr kegiatan penambangan,” tulis dia dalam kolom komentar.

Komentar berbeda diungkapkan dari akun Facebook bernama Rpurwi Diansah, yang mendukung pemerintah untuk segera menghentikan aktivitas penambangan pasir. Menurut dia, aktivitas pertambangan sudah mengakibatkan polusi udara dan membuat sumber air berkurang. “Smg pemerintah memberhentikan pengalian pasir desa ngrogung..galian c.polusi udara,sumber air berkurang..ya Alloh sadarkan mereka demi anak cucu ug akan datang,” tulisnya dalam kolom komentar.

 

KLIK dan LIKE di sini untuk lebih banyak berita Madiun Raya
KLIK di sini untuk mengintip Kabar Sragen Terlengkap