PILKADA 2015 : Bawaslu Jatim Tangani 18 Sengketa Pilkada Serentak

Pilkada 2015 membuat Bawaslu Jatim sibuk menangani 18 sengketa.

Madiunpos.com, SURABAYA — Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jatim tengah menangani 18 kasus terkait pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daeah (Pilkada) 2015 di wilayah Jatim. Sebanyak 17 kasus sudah ditindaklanjuti, sedangkan satu kasus lainnya masih dalam proses.

"Berdasarkan laporan dan pengawasan terdapat laporan terkait pencalonan, yaitu di daerah Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto, Lamongan, Malang, Kediri, dan Banyuwangi. ke-17 kasus di antaranya sudah kami tindaklanjuti, sedangkan 1 kasus lainnya masih dalam proses," kata Ketua Bawaslu Jatim, Dr Sufyanto dalam Diskusi Publik Pilkada Serentak di Surabaya, Rabu (28/10/2015).

Ia mengatakan, jika dilihat dari kasus yang sudah ditindaklanjuti, Kabupaten Banyuwangi menjadi daerah teratas dalam pelaporan terkait pencalonan, yaitu adanya enam kasus yang dilaporkan ke Bawaslu, kemudian disusul Mojokerto dengan tiga kasus. "Untuk Banyuwangi terdapat enam kasus, yaitu pertama terkait pasangan calon Sumantri Soedomo-Sigit Wahyuwidodo yang diusung oleh Partai Golkar dan Hanura, namun rekom Hanura ketika penyerahan berupa scan, yang kemudian sudah ditindaklanjuti dan diverifikasi faktual oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Panwas," ujarnya.

Selain itu, lanjutnya, terkait laporan dari masyarakat terkait Surat Keputusan (SK) DPD Golkar calon Sumantri yang sudah ditindaklanjuti, lalu laporan dari masyarakat, yaitu adanya dugaan kepada Ketua KPU Banyuwangi yang melakukan audiensi dan saat ini masih dalam proses kajian.

"Kemudian ada juga laporan dari masyarakat, yaitu pasangan calon Azwar Anas, Pasangan Sumantri dan Sigit melakukan kecurangan dalam pelaksanaan Pemilukada Banyuwangi, setelah dilakukan kajian, hal itu bukan merupakan bentuk pelanggaran pemilu melainkan pidana umum," terangnya.

Ia menambahkan, laporan di Banyuwangi itu juga terkait dengan laporan dari masyarakat yang merasa diancam, namun dilaporkan tidak jelas. Ada pula laporan dari masyarakat terkait penelikungan rekomendasi dari paslon Sumantri, yang sampai saat ini kasusnya masih dalam proses.

Sisdalih Bermasalah
Di sisi lain, pihaknya juga melakukan pengawasan pemutakhiran data pemilih di kabupaten/kota terkait sistem informasi data pemilih (Sidalih), karena di beberapa daerah masih memiliki persoalan tentang sidalih. Hasil sidalih yang telah diinput oleh panitia pemilihan kecamatan (PPK) kadang kala tidak sesuai dengan hasil manualnya.

"Kesalahan ini banyak perubahan dan kesalahan yang tidak sama dengan di lapangan, karena ketika memasukkan data sidalih dengan hasil manual, petugas PPK terkadang masih kurang teliti, sehingga pegangan atau acuan dari Sidalih dianggap kurang valid," tandasnya.

Berdasarkan pengalaman proses pemilu yang telah dilaksanakan persoalan ini sudah muncul dan sudah disampaikan, sampai saat ini masih ada kendala teknis di lapangan khususnya di tingkat bawah dan belum ada perubahan, sehingga perlu adanya penjelasan apa yang harus dilakukan oleh KPU agar tidak ada perbedaan penetapan DPT (Beberapa Panwas telah merekomendasikan untuk mengadakan pemutakhiran DPT).