PILKADA 2015 : PWI: Pers Berpihak Kepada Kebenaran!

Pilkada 2015 tak boleh mengganggu independensi pers di Jatim.

Madiunpos.com, SURABAYA — Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Jawa Timur Akhmad Munir mengatakan independensi media, bukan berarti media tidak berpihak, tetapi media wajib berpihak kepada nilai-nilai kebenaran dan keadilan demi kepentingan publik.

"Independesi media bukan ruang yang kosong. tapi, media wajib berpihak kepada siapapun yang memperjuangan kebenaran dan keadilan demi kepentingan masyararakat luas, bukan demi kepentingan kelompok dan orang-orang tertentu," katanya dalam Diskusi Publik Pilkada Serentak di kampus Unitomo Surabaya, Rabu (28/10/2015).

Sebagai contoh, Kepala Biro Kantor Berita Antara Jatim ini menunjuk, media massa harus berpihak kepada calon wali kota/bupati yang diketahui persis memiliki integritas tinggi, rekam jejak yang bagus dan dalam kiprahnya mengedepankan kepentingan masyarakat. Sebaliknya, lanjut dia, media massa tak boleh mendukung secara membabi buta, ketika calon wali kota/bupati itu diketahui memiliki integritas dan rekam jejak yang jelek.

"Pers harus menjadi penunjuk arah kepada masyarakat untuk memilih wali kota/bupati yang berintegritas dan rekam jejak yang bagus serta amanah untuk mengabdi kepada kepentingan masyarakatnya," katanya menegaskan.

Sarana Kampanye
Munir juga menjelaskan bahwa media menjadi strategis karena menyajikan informasi dan dapat diakses oleh masyarakat, sehingga media bisa memengaruhi masyarakat melalui nilai berita. Apalagi, tegasnya, dalam momen pilkada serentak seperti ini, peran pers sangat penting untuk memberikan informasi kepada msyarakat.

"Dalam pilkada secara serentak akan terjadi sejumlah persoalan dan kekurangan dalam penyelenggaraannya, sehingga sulit dibantah jika konflik mudah terjadi karena mengingat Pilkada menyentuh langsung kehidupan masyarakat. Pers akan menjadi salah satu sarana kampanye," ujarnya.

Selain menjadi sarana kampanye dalam Pilkada 2015, lanjutnya pers juga sebagai ajang pertarungan pendapat bagi para calon kepala daerah, untuk memengaruhi dan merebut simpati pemilih, sehingga pers harus menjaga independensi dan sikap kritis, tidak terjebak menjadi alat kampanye pihak-pihak yang berkompetensi, apalagi menjadi sarana kampanye negatif.

"Sebagai pilar keempat demokrasi, pers patut memilah informasi dan materi kampanye dengan orientasi membangun proses Pilkada yang aman dan tertib, dengan mengedepankan prinsip jurnalisme damai, sedangkan wartawan dituntut untuk selalu bersikap adil, seimbang, dan independen," tuturnya.

Masyarakat Cerdas
Menurut dia, wartawan juga harus bersikap independen, menghasilkan berita akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk, menempuh cara-cara profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik, maupun tidak membuat berita bohong, fitnah, sensasional, dan sadis.

"Pers memiliki tantangan yang besar dari masyarakat, yaitu ketika pemilik media atau petinggi media terjun ke dunia politik. Namun fakta saat ini masyarakat sudah cerdas dalam memandang media,  mereka menuntut wartawan bekerja secara profesional," terangnya.

Lebih lanjut dia mengungkapkan, wartawan dituntut mematuhi Kode Etik Jurnalistik seperti dipersyaratkan UU No. 40 /1999 tentang Pers, sedangkan dalam melaksanakan kegiatannya, para jurnalis dituntut untuk mematuhi Kode Etik Jurnalistik yang telah ditetapkan oleh Dewan Pers.

"Saya meminta agar masyarakat aktif memantau kinerja media dalam peliputan pilkada. Jika masyarakat melihat adanya bias pers, pemberitaan media yang memihak secara terang-terangan, atau penyalahgunaan profesi wartawan, maka masyarakat jangan ragu untuk mengingatkan media bersangkutan, atau mengadu ke Dewan Pers," tambahnya.