PILKADA SURABAYA : Belum Muncul Pesaing Risma, Pilkada 2015 Tersandera

Pilkada Surabaya terancam mundur lantaran belum muncul calon wali kota dan wakil wali kota  penantang calon petahana, Tri Rismaharini-Whisnu Sakti Buana.

Madiunpos.com, SURABAYA – Pilkada Surabaya yang dijadwalkan digelar akhir 2015 terancam mundur hingga 2017. Penyebabnya, sepekan menjelang dibukanya pendaftaran calon wali kota dan wakil wali kota Surabaya, hanya ada satu pasangan yang sudah dipastikan mendaftar, yakni Tri Rismaharini dan Whisnu Sakti Buana. Pasangan calon incumbent atau petahana itu diusung kembali oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Berdasarkan informasi yang dihimpun News.Okezone.com, gejala Pilkada Surabaya yang hanya diikuti calon pasangan tunggal sudah terendus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP. Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPC PDIP Kota Surabaya Adi Sutarwijono menengarai ada kepentingan-kepentingan pragmatis di balik skenario tak adanya calon lain selain dari petahana dalam Pilkada 2015 di Surabaya itu.

"PDIP menengarai anasir-anasir itu dilatarbelakangi kepentingan-kepentingan pragmatis yang tidak jelas, dan pasti anti-rakyat," kata Wakil Ketua DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kota Surabaya ini seperti diberitakan News.Okezone.com, Selasa(14/7/2015).

Meski demikian, Adi tak menyebutkan secara eksplisit siapa saja pihak yang dianggap memiliki kepentingan pragmatis untuk menggagalkan Pilkada 2015 di Surabaya. Ia berharap menjelang penutupan pendaftaran pasangan calon wali kota dan wakil wali kota, muncul calon pasangan pesaing petahana.

Sementara  itu, sejumlah partai politik (parpol) di luar PDIP yang tergabung dalam Koalisi Majapahit belum memutuskan untuk mengusung pasangan calon calon wali kota dan wakil wali kota Surabaya. Keenam partai koalisi itu adalah Partai Demokrat, Partai Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Golkar, dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Emoh Rusak Demokrasi
Ketua Kelompok Kerja Koalisi Majapahit Surabaya, A.H. Thony di Surabaya, menegaskan ukuran suksesnya Pilkada 2015 tidak bisa hanya diukur dari waktu pelaksanaannya, melainkan juga hasilnya. Ia membantah tudingan bahwa Koalisi Majapahit sengaja menyandera pelaksanaan Pilkada Surabaya agar diundur hingga 2017.

"Kalau sekadar mengejar waktu pelaksanaan pilkada itu gampang. Tunjuk calon boneka lalu disuruh pura-pura berkompetisi, lalu dikalahkan, lalu ongkos lelahnya diganti, selesai," katanya.

Kalau itu yang mau dilakukan, lanjut dia, akan merusak demokrasi. "Kami tidak mau begitu, ini salah satu bukti keseriusan Koalisi Majapahit dalam menghadapi pilkada," katanya.

Mengacu Peraturan KPU (PKPU) No. 12/2015 tentang Pencalonan Kepala Daerah, pelaksanaan Pilkada Surabaya tahun 2015 ini berpotensi ditunda hingga 2017 jika calon kepala daerah hanya calon tunggal setelah perpanjangan pendaftaran tiga hari.