PMK Tulungagung Unjuk Rasa Gara-Gara Uang Operasional Tak Lancar…

PMK Tulungagung memprotes tak lancarnya pencairan uang operasional. Mereka sampai harus ramai-ramai mendatango BPBD setempat.

Madiunpos.com, TULUNGAGUNG — Sejumlah petugas pemadam kebakaran (PMK) Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, Kamis (26/11/2015, mendatangi kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat guna menuntut pencairan uang operasional bahan bakar minyak mesin pompa air truk penyuplai yang nilainya hanya Rp200.000/bulan.

Kantor Berita Antara di Tulungagung melaporkan aksi yang dimulai sejak pukul 09.30 WIB tersebut sempat berubah tegang saat pihak BPBD mengklaim telah memenuhi seluruh kebutuhan operasional armada pemadam kebakaran. Padahal, menurut para petugas PMK, kondisinya justru sebaliknya.

"Seluruh petugas, khususnya tenaga sopir terpaksa kami datangkan semua ke sini untuk mengklarifikasi masalah tersebut. Tidak ada alokasi premium untuk truk suplier meski kami sudah mengajukan berkali-kali," ujar Aan, salah seorang personel PMK Tulungagung di sela-sela aksi protes mereka di depan Kantor BPBD.

Aksi mogok kerja belasan personel PMK itu berlangsung beberapa jam dengan memarkir seluruh armada mereka di depan Kantor BPBD, seperti dua unit truk pemadam kebakaran dan satu truk penyuplai air berkapasitas 5.000 liter.

Terlambat 2 Bulan
Mohammad Zubar, Kepala Seksi PMK yang terlihat di sekitar lokasi aksi mengaku hanya bisa menjembatani apa yang menjadi keresahan anggotanya. Ia mengaku mempersilakan tim PMK untuk mengklarifikasi persoalan tersebut langsung ke BPBD selaku satuan kerja yang menaungi mereka.

"Memang ada sedikit kesalahpahaman soal jatah anggaran untuk operasional diesel truk suplier yang belum dikeluarkan BPBD sejak periode bulan lalu," kata Iwan Setiawan, koordinator PMK Tulungagung.

Mulanya, ada dua tuntutan anggaran operasional yang diajukan tim PMK Tulungagung, yakni BBM solar untuk operasional tiga unit mobil pemadam kebakaran sebanyak 200 liter/bulan, serta premium untuk operasional mesin penyedot/penyemprot air yang terpasang pada satu unit armada truk tangki air milik PMK senilai Rp200.000/bulan.

"Soal operasional untuk tiga unit mobil PMK sudah tidak ada masalah karena sudah dipenuhi BPBD, namun khusus untuk permintaan jatah premium truk suplier yang belum," ujar Aan.

Kesalahpahaman?
Saat permasalahan itu diklarifikasikan ke pihak BPBD, Kabid Kedaruratan Logistik dan PMK, Nadlori Alwi menyatakan persoalan BBM untuk operasional seluruh unit pemadam kebakaran maupun armada pendukung sudah dipenuhi. Ia menduga ada kesalahpahaman atau ketidaksinkronan informasi antara jajaran BPBD dengan PMK, sehingga menjadi gaduh.

"Tuntutan mereka sudah kami penuhi. Tidak ada masalah, solar untuk mobil PMK sudah, bensin juga sudah," ujarnya pendek.

Jawaban yang tidak sinkron itulah yang kemudian sempat memicu kegeraman belasan personel PMK, sehingga yang lain ikut berdatangan dan bersama-sama mengeluruk masuk ruangan untuk menuntut klarifikasi. Namun saat belasan petugas PMK ini datang dan mulai marah-marah, Kabid Darlog dan PMK, Nadlori Alwi, sudah tidak ada di tempat sehingga keluhan mereka hanya diterima sejumlah staf lain BPBD.

Aksi tersebut berakhir sekitar pukul 13.30 WIB setelah bendahara BPBD, Gunawan, mengakui terjadi keterlambatan pencairan anggaran premium untuk truk suplier seperti yang disampaikan petugas PMK. "Letupan kecil ini sebenarnya hanya imbas dari proses transisi pengelolaan unit PMK, dari sebelumnya di bawah Dinas PU (Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya) ke BPBD. Peralihan secara resmi berlaku sejak Januari 2015 namun baru efektif sekitar September kemarin, sehingga banyak penyesuaian," ujar anggota staf senior BPBD Tulungagung, Nursono.