PUPUK BERSUBSIDI : Bojonegoro Minta Alokasi Distribusi Pupuk Ditambah

Pupuk bersubsidi diusahakan Bojonegoro ditambahan alokasi distribusinya.

Madiunpos.com, BOJONEGORO — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro akan meminta tambahan alokasi pupuk bersubsidi pada musim tanam 2016 kalau memang alokasi distribusi yang sudah ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Soekarwo masih kurang. "Kalau memang nantinya masih kurang, ya, kami ajukan lagi tambahan alokasi pupuk," kata Kepala Dinas Pertanian Bojonegoro Akhmad Djupari di Bojoengoro, Jawa Timur, Senin (11/1/2016).

Ia memperkirakan alokasi distribusi pupuk bersubsidi di daerahnya masih kurang untuk mencukupi kebutuhan pada musim tanam 2016. Sebab, alokasi yang ditetapkan masih jauh dari rencana dasar kebutuhan kelompok (RDKK).

Sesuai data, katanya, alokasi distribusi pupuk bersubsidi untuk urea 54.922 ton, sedangkan RDKK pupuk urea 76.075 ton, alokasi ZA 20.838 ton, sedangkan RDKK 37.049 ton. Lainnya, alokasi SP-36 sebanyak 15.317 ton dari RDKK 32.987 ton, alokasi NPK 38.899 ton, sedangkan sesuai RDKK 97.397 ton, dan alokasi petroganik 25.511 ton, jauh dari usulan RKK sebesar 158.352 ton.

"Tapi alokasi pupuk bersubsidi 2016, masih lebih banyak dibandingkan alokasi pupuk 2015," katanya.

Sesuai prosedur, katanya, usulan penambahan alokasi distribusi pupuk bersubsidi bisa disampaikan kepada Kementerian Pertanian dan Dinas Pertanian Provinsi Jatim. Selain itu, lanjut dia, untuk mengatasi kebutuhan pupuk, juga akan dilakukan usaha meningkatkan pemanfaatan pupuk organik, seperti kompos, pupuk kandang, di daerahnya.

"Pemanfaatan pupuk organik juga untuk membuat lapangan pekerjaan," jelas dia. Menurut dia, pemanfaatkan pupuk organik, justru lebih baik, karena bisa meningkatkan kesuburan tanah.

Terkait alokasi distribusi pupuk bersubsidi di daerahnya, lanjut dia, akan ditetapkan berdasarkan surat keputusan (SK) Bupati Bojonegoro, Suyoto. "Saat ini proses penetapan alokasi pupuk bersubsidi masih kami ajukan kepada Bupati Bojonegoro, Suyoto," ucapnya.

Meskipun belum ada SK, lanjut dia, pendistribusian pupuk bersubsidi ke tingkat petani sudah berjalan, sejak Desember 2015. "Pertengahan Desember 2015, sempat terjadi kekurangan pupuk, sehingga kami meminta alokasi pupuk 2016 bisa dimanfaatkan untuk Desember," ucapnya.