Santri & Pelajar Ponorogo Tolak HTI Masuk ke Sekolah dan Kampus

Seratusan santri dan pelajar di Ponorogo menolak HTI masuk di dunia pendidikan.

Madiunpos.com, PONOROGO -- Seratusan santri dan pelajar dari tingkat SMP, SMA, dan perguruan tinggi di Ponorogo menolak keberadaan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Mereka menilai HTI adalah salah satu organisasi radikal dan anti-Pancasila.

Pantauan Madiunpos.com di lokasi deklarasi di kampus IAIN Ponorogo, Sabtu (6/5/2017) sore, seratusan peserta ini merupakan perwakilan dari berbagai sekolah dan perguruan tinggi di Ponorogo.

Dalam deklarasi yang diselenggarakan PMII Komisariat IAIN Ponorogo itu, Kapolres Ponorogo AKBP Suryo Sudarmadi dan Komandan Kodim 0802/Ponorogo, Letkol Inf. Slamet Sarjianto hadir untuk berdialog mengenai organisasi radikal.

Ketua PMII Komisariat IAIN Ponorogo, Laili Humam Miftahudin, mengatakan deklarasi ini dilaksanakan sebagai respons terhadap gerakan HTI yang dianggap telah menggerogoti keutuhan bangsa. Dia menyatakan HTI tidak sejalan dengan Pancasila karena selama ini secara terus menerus menyuarakan gerakan khilafah Islamiyah di bumi Indonesia.

"Indonesia adalah negara bagi semua golongan dan agama. Negara ini berdiri karena Pancasila dan NKRI. Kalau diubah menjadi khilafah tentu ini sangat berbahaya bagi kerukunan dan persatuan," kata dia kepada Madiunpos.com.

Humam menuturkan dalam deklarasi itu seluruh peserta sepakat untuk menolak seluruh kegiatan yang masuk di sekolah maupun perguruan tinggi.  (baca: Seribuan Warga Desak Pemerintah Bubarkan HTI)

"Sejauh ini, di kampus kami belum ada kegiatan HTI yang masuk. Kami akan terus memantau pergerakan mereka. Jangan sampai HTI diberi napas di Ponorogo," jelas Humam.

Dia berharap pemerintah bisa tegas dan segera membubarkan HTI. Ia juga mengajak seluruh elemen di Ponorogo untuk bersatu menolak organisasi yang anti Pancasila dan NKRI.

Kapolres Ponorogo, AKBP Suryo Sudarmadi, menuturkan anggota HTI di Ponorogo berkisar 100 orang. Saat ini, pihaknya masih melakukan pemantauan terhadap organisasi tersebut.

"Untuk pembubaran organisasi bukan wewenang kami. Tapi kami akan melakukan penyelidikan mengenai organisasi-organisasi yang dianggap meresahkan masyarakat dan merongrong keutuhan bangsa," jelas dia.