TOL LAUT : Watimpres Soroti Tata Kelola Tanjung Perak

Tol laut terhambat lambatnya perizinan tata kelola Pelabuhan Tanjung Priok yang merupakan pelabuhan dengan rute pelayaran terbanyak di Indonesia.

Madiunpos.com, SURABAYA — Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) menyoroti lambatnya perizinan tata kelola Pelabuhan Tanjung Priok. Kelambanan itu dituding sebagai kendala utama dalam mewujudkan program tol laut di pelabuhan dengan rute pelayaran terbanyak di Indonesia tersebut.

Ketua Watimpres Sri Adiningsih mengaku kerap menerima laporan sulitnya mengatasi masalah waktu tunggu (dwelling time) Tanjung Perak, mulai dari kapal siap sandar hingga barang keluar pelabuhan. Kondisi itu disebutnya sebagai penghambat realisasi program tol laut Presiden Joko Widodo.

“Patut disayangkan karena ini menghambat pengimplementasian program tol laut pemerintahan Presiden Joko Widodo. Padahal, presiden ‘menjual’ proram itu di setiap kunjungannya di luar negeri. Semua pembangunan infrastrukur harus terkoneksi dan terus berjalan, tidak semrawut,” ujarnya dalam sebuah diskusi di Surabaya, akhir pekan lalu.

Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Djarwo Surjanto mengakui masalah kepadatan Tanjung Perak menyita perhatian pemerintah pusat. Apalagi, saat ini pelabuhan terbesar di Indonesia Timur itu sudah memiliki 32 rute pelayaran domestik.

Siapkan Teluk Lamong
Untuk itu, kata Djarwo, yang bisa dilakukan Pelindo III adalah mengembangkan proyek Terminal Teluk Lamong (TTL) ke tahap II seluas 50 hektare, sehingga dapat mengurai kongesti di pelabuhan kebanggaan Surabaya tersebut.

“Kami juga siap membangun jalan flyover untuk memperlancar akses barang dari TTL ke gerbang tol agar terhindar dari kemacetan. Namun, sayangnya kesiapan tersebut masih terhalang lamanya proses perizinan di pemerintah daerah setempat,” ungkapnya.

Pada kesempatan yang sama, dia mengatakan pihaknya telah selesai merevitalisasi Alur Pelayaran Barat Surabaya (APBS) menjadi berkedalaman -14 meter, sehingga dapat dilalui kapal bermuatan 50.000 deadweight tonnage (DWT), yang sangat efisien untuk logistik.

Dari sisi infrastukrtur pelabuhan, Pelindo III mengaku telah membangun sistem yang terintegrasi, yakni TTL dengan kedalaman -14 meter dan Java Integrated Industrial Port Estate (JIIPE) dengan kedalaman -16 meter.

Harus Disederhanakan
Sementara itu, mantan Ketua MPR RI Sidarto Danusubroto mengungkapkan dirinya juga kerap menerima laporan dari Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani soal rumitnya sistem perizinan di Jatim. Menurutnya, proyek tol laut Jokowi akan sulit diwujudkan jika peningkatan produktivitas dan pelayanan di pelabuhan sesibuk Tanjung Perak tidak ditingkatkan.

“Presiden dan rakyat bermimpi akan adanya sistem terintegrasi yang dipimpimpin otoritas pelabuhan tunggal untuk mempercepat pelayanan. Agar peningkatan pelayanan pelabuhan tidak diberatkan oleh sejumlah masalah, perizinan harus disederhanakan.”