Tunggakan Rp40,8 Miliar Belum Dibayar BPJS, RSUD Ponorogo Terancam Bangkrut

Madiunpos.com, PONOROGO -- RSUD dr Harjono Ponorogo terancam bangkrut karena tingginya tunggakan BPJS Kesehatan. Tunggakan yang belum terbayar mencapai Rp40,8 miliar.

Menurut detik.com,  tunggakan BPJS Kesehatan tersebut dari Mei hingga September 2019. Pihak rumah sakit bahkan sudah melayangkan tagihan ke pihak BPJS sebanyak dua kali, pada 16 September 2019 dan 7 Oktober 2019 lalu.

"Jangan sampai awal tahun belum cair, kita [rumah sakit] bisa bahaya," tutur Wakil Direktur Administrasi dan Keuangan RSUD dr Harjono Ponorogo, Sri Widowati, Jumat (15/11/2019).

Menurutnya, tunggakan tersebut bisa membuat RSUD bangkrut lantaran kritisnya keuangan. Sebab, dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) hanya dapat menanggung klaim pembiayaan pasien BPJS hingga Desember 2019 ini.

"Setelah kami melayangkan surat, pihak BPJS hanya bilang belum ada uang dari pusat," terang dia.

Wakil Direktur Medik RSUD Ponorogo, Santi Pratiwi, menjelaskan pesanan farmasi di RSUD sempat 5 kali ditahan oleh supplier farmasi, seperti obat dan bahan habis pakai. Alasannya karena belum terbayar dari BPJS Kesehatan.

"Tapi kami tetap melayani pasien BPJS dengan sebaik-baiknya, meski kondisi keuangan seperti ini," paparnya.

Santi menambahkan pihaknya pun masih menerima pasien BPJS dari luar kota untuk mengakses layanan kesehatan tanpa diwajibkan membayar secara pribadi.

"Kami tidak ada instruksi seperti itu, jadi kami tetap melayani masyarakat," tandasnya.

Kabag Keuangan RSUD Ponorogo, Hana Triastuti, mengaku pesimistis bisa memenuhi target pendapatan tahun ini. Pasalnya, pencairan klaim BPJS belum juga terlaksana. "Target PAD [pendapatan asli daerah] Rp 135 Miliar, baru terealisasi Rp 95,6 Miliar per 30 Oktober 2019 kemarin," imbuh dia.

Saat ini RSUD hanya bertahan dengan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) BLUD tahun 2018 sebesar Rp 25 Miliar. Sedangkan tunggakan BPJS akan menjadi utang PAD 2019.

"Tunggakan BPJS itu sebesar Rp88 Miliar, terbayar bulan Januari-April 2019 sebesar Rp58 Miliar, sisanya Rp 40 Miliar yang belum terbayar," pungkasnya.