Anggaran Penanganan Covid-19 di Kota Madiun Bertambah Rp55 Miliar

Madiunpos.com, MADIUN -- Anggaran belanja tidak terduga (BTT) di Kota Madiun disepakati bertambah Rp55 miliar. Puluhan miliar uang APBD tersebut rencananya digunakan untuk penanganan Covid-19.

Tambahan anggaran BTT senilai Rp55 miliar itu tertuang dalam APBD Perubahan Kota Madiun tahun 2021. APBD Perubahan tersebut telah disahkan dalam Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan APBD Perubahan tahun 2021, Jumat (27/8/2021).

Dalam rapat paripurna itu, tujuh fraksi yang ada di DPRD setempat menyetujui Raperda APBD Perubahan Kota Madiun tahun 2021.

Anggarkan Rp6 Miliar untuk Swab Antigen Gratis, Pemkot Madiun Gandeng 10 Laboratorium Swasta

Sebelumnya, anggaran BTT di APBD tahun 2021 Kota Madiun hanya senilai Rp3,1 miliar. Kemudian anggaran tersebut ditambah Rp55 miliar. Sehingga total BTT di Kota Madiun pada 2021 senilai Rp58 miliar.

Pemerintah Kota Madiun hanya memiliki waktu sekitar empat bulan untuk menyerap anggaran tersebut. Terutama untuk menanganai pandemi Covid-19 yang tidak kunjung usai.

Wali Kota Madiun, Maidi, mengatakan sudah disepakati BTT untuk penanganan Covid-19 senilai Rp55 miliar. Anggaran ini akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan penanganan Covid-19.

Prioritasnya yaitu untuk memenuhi kebutuhan di rumah sakit lapangan. Seperti makanan dan mencukupi kebutuhan obat warga yang dirawat di rumah sakit lapangan itu.

Gelar Bimari Youthpreneur 2021, SMK PGRI Wonoasri Bekali Siswa Jadi Pengusaha Muda

“Anggaran ini pun tidak harus habis. Kalau masyarakat [Kota Madiun] sehat, ya tidak jadi diambil,” jelas di DPRD setempat, Jumat.

Dia berharap warga yang terpapar Covid-19 supaya mau dirawat di tempat isolasi terpadu yang disediakan pemerintah. Di ruang isolasi terpadu, warga yang terpapar akan mendapatkan perawatan yang maksimal sehingga bisa segera sembuh.

Ketua DPRD Kota Madiun, Andi Raya Bagus Miko Saputra, mengatakan dalam Perubahan APBD 2021 itu telah disepakati adanya penambahan anggaran senilai Rp55 miliar. Pihaknya akan melakukan pengawasan terkait realisasi program dan penggunaan anggaran tersebut.