Madiunpos.com, PONOROGO – Enak betul menjadi anggota DPRD Ponorogo. Selain mendapat gaji, tunjangan dan lain-lain, mereka juga dapat pin emas seberat lima gram. Padahal di daerah lain, pin anggota DRPD itu hanya terbuat dari kuningan.
Pemberian pin emas ini sudah menjadi kebiasaan Sekretariat DPRD Ponorogo. Namun, untuk periode 2019-2014, kebiasaan itu bisa saja hilang karena menjadi polemik, meski sejatinya sudah dianggarkan. Pemberian pin emas ini dianggap membebani keuangan pemerintah, nilainya mencapai Rp147 juta. Jika hanya menggunakan kuningan, Sekwan hanya keluar Rp9 juta.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pun sudah memberi rekomendasi kepada Sekwan agar tidak membeli pin emas. Kalaupun terpaksa membeli, pin emas itu diberikan dengan status pinjam pakai. Setelah para anggota legislatif itu tak lagi menjabat, pin itu harus dikembalikan ke negara.
"Ketentuan yang baru, pin harus menjadi aset daerah kalau nilainya lebih dari Rp1 juta, tidak boleh diberikan begitu saja. Sistemnya nanti menjadi pinjam pakai," kata Sekretaris DPRD Ponorogo, Suko Kartono, yang mengaku masih gamang, Selasa (6/8/2019).
Suko menjelaskan selama ini pin emas yang dibeli Sekretariat DPRD selalu diberikan begitu saja kepada para anggota terpilih. Namun tahun ini menjadi polemik ditambah adanya rekomendasi dari BPK.
"Kami belum jadi melakukan pembelian," ujar Suko, seperti dikutip dari detik.com.
Suko mencontohkan Magetan, yang pada periode mendatang mulai membeli pin berbahan kuningan. Sebelumnya, mereka juga selalu membeli pin emas dengan berat 5 gram. Total anggaran yang mereka keluarkan diklaim sekitar Rp135 juta untuk 45 anggota dewan. Jika diganti yang berbahan kuningan, pengeluaran sekretariat menjadi sangat efisien, hanya sekitar Rp 9 juta.
"Biar tidak menjadi masalah, mereka [Magetan] mengganti dengan pin biasa, supaya tidak menjadi sistem pinjam pakai. Sebenarnya tidak ada aturan khusus bahwa pin anggota DPRD harus berbahan emas," terang Suko.
Urusan pembelian pin, lanjut Suko, menjadi salah satu pekerjaan yang harus dilakukan Sekretariat DPRD dalam waktu dekat. Sebab, 45 anggota DPRD akan dilantik pada 1 September mendatang.
"Pin itu masuk jadi syarat kelengkapan saat pelantikan," paparnya.
Madiunpos.com, JAKARTA — PT Pegadaian bersama PT Permodalan Nasional Madani (PNM), dua entitas dalam holding… Read More
Madiunpos, LHOKSEUMAWE — Pegadaian Syariah meluncurkan program sosial-ekonomi bertajuk Kota Islami Lhokseumawe Amanah untuk Ekonomi… Read More
Madiunpos.com, JAKARTA – PT Pegadaian mencatatkan pencapaian monumental dalam perjalanan transformasi digitalnya dengan berhasil membukukan… Read More
Madiunpos.com, JAKARTA - Dalam rangka memeriahkan HUT Ke-498 Jakarta, Pemprov DKI Jakarta kembali menggelar PRJ… Read More
Madiunpos.com, JAKARTA – Bagi yang akrab dengan dunia investasi, tentu sudah tidak asing dengan Tabungan… Read More
Esposin, JAKARTA – PT Pegadaian memborong dua penghargaan pada malam penganugerahan Innovative Future Finance Awards… Read More
This website uses cookies.