Belum Ada Kepada Daerah di Jatim Ajukan Cuti Kampanye

<p><a href="http://madiun.solopos.com/read/20180925/516/941726/polres-ngawi-cegah-praktik-politik-uang-jelang-pemilu-2019" title="Polres Ngawi Cegah Praktik Politik Uang Jelang Pemilu 2019"></a></p><p><a href="http://madiun.solopos.com/read/20180924/516/941628/1-caleg-di-kota-madiun-diawasi-60-sukarelawan" title="1 Caleg di Kota Madiun Diawasi 60 Sukarelawan"></a></p><p><a href="http://madiun.solopos.com/read/20180925/516/941832/petani-madiun-keluhkan-harga-kacang-hijau-rendah" title="Petani Madiun Keluhkan Harga Kacang Hijau Rendah"></a></p><p><strong>Madiunpos.com, MADIUN</strong> -- Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengaku belum ada kepala daerah baik bupati dan wali kota di Jawa Timur yang mengajukan izin cuti untuk ikut kampanye Pemilu 2019.</p><p>"Belum ada yang mengajukan [izin]. Saat ini baru <em>speak-speak</em>," kata Pakde Karwo, sapaan akrab Soekarwo, seusai Serah Terima Jabatan dari Penjabat Bupati Madiun kepada Bupati Madiun Masa Jabatan 2018-2023 di Pendapa Kabupaten Madiun, Rabu (26/9/2018).</p><p>Dia <a href="http://madiun.solopos.com/read/20180925/516/941726/polres-ngawi-cegah-praktik-politik-uang-jelang-pemilu-2019" title="Polres Ngawi Cegah Praktik Politik Uang Jelang Pemilu 2019">mempersilakan kepala daerah</a>&nbsp;untuk berkampanye mendukung salah satu pasangan calon presiden. Namun, dengan catatan harus meminta izin kepada gubernur.</p><p>Sampai saat ini, Pakde Karwo mengaku belum menentukan dukungan politiknya terhadap salah satu capres. Dia lebih memilih untuk fokus bekerja sebagai gubernur hingga masa kepemimpinannya habis tanggal 12 Februari 2019.</p><p>Gubernur yang juga Ketua DPD Partai Demokrat Jatim itu juga mempersilakan anggotanya untuk mendukung salah satu capres. Dia tidak bisa melarang <a href="http://madiun.solopos.com/read/20180924/516/941628/1-caleg-di-kota-madiun-diawasi-60-sukarelawan" title="1 Caleg di Kota Madiun Diawasi 60 Sukarelawan">pilihan politik seseorang</a>.</p><p>Dia menyebut ketua umum Demokrat menyampaikan untuk urusan pemilihan presiden merupakan urusan DPP. Sedangkan daerah memiliki tugas untuk menaikkan kursi di parlemen.</p><p>"Saya tidak bisa masuk tentang pribadi seseorang. Kalau anggota DPRD ternyata dari Projo saya kan<em> ga</em> bisa melarang," <a href="http://madiun.solopos.com/read/20180925/516/941832/petani-madiun-keluhkan-harga-kacang-hijau-rendah" title="Petani Madiun Keluhkan Harga Kacang Hijau Rendah">jelas dia</a>.</p><p><strong>Silakan&nbsp;</strong><a href="http://madiun.solopos.com/"><strong>KLIK</strong></a><strong>&nbsp;dan&nbsp;</strong><a href="https://www.facebook.com/madiunpos/"><strong>LIKE</strong></a><strong>&nbsp;untuk lebih banyak berita Madiun Raya</strong></p>