BENCANA PONOROGO : Dana Kebencanaan Cupet, Pemkab Minta Bantuan Rp40 Miliar ke BNPB

Bencana Ponorogo, Pemkab meminta bantuan pendanaan untuk mengatasi bencana alam ke BNPB.

Madiunpos.com, PONOROGO — Bupati Ponorogo, Ipong Muchlissoni, menyebut minimnya dana kedaruratan bencana menjadi salah satu persoalan dalam mengatasi dampak bencana alam yang terjadi di berbagai wilayah di Kota Reog.

“Bantuan yang diberikan pemerintah kepada korban bencana ya bersifat sementara, kalau untuk menyelesaikan secara menyeluruh belum bisa,” ujar Ipong kepada wartawan, Rabu (30/11/2016).

Ipong mengatakan bencana alam yang terjadi di Ponorogo akhir tahun ini terjadi di berbagai kecamatan, seperti di Ngrayun, Ngebel, Slahung, Kauman, Balong, Bungkal, dan kecamatan lainnya. Namun, pemerintah memang banyak keterbatasan, sehingga belum bisa memberikan bantuan kepada seluruh korban bencana alam.

Anggaran kedaruratan bencana di Ponorogo, kata Ipong, tahun 2016 ini hanya Rp9 miliar. Dana tersebut pun sudah habis untuk memberikan bantuan kepada korban bencana alam yang terjadi sejak Januari 2016.

“Anggaran kita sudah habis. Anggarannya sudah diberikan kepada para korban bencana alam sejak awal tahun 2016,” ujar Ipong.

Meski Ponorogo termasuk wilayah rawan bencana, namun dana kebencanaan tahun 2017 juga masih dianggarkan senilai Rp9 miliar. Menurut Ipong, anggaran kebencanaan tidak bisa dilebihkan karena melihat kemampuan APBD Kabupaten Ponorogo yang juga kecil.

Namun, tahun 2017 nanti, pihaknya juga telah mengusulkan ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk memberi bantuan kepada Pemkab Ponorogo senilai Rp40 miliar. Anggaran dari BNPB itu akan digunakan untuk membantu korban bencana alam yang ada di Ponorogo.

“APBD kita kan kecil, dana kebencanaan ini masuk dalam dana tak terduga. Dan itu ada aturannya. Untuk itu, tahun 2017 kami meminta bantuan dana ke BNPB senilai Rp40 miliar,” jelas dia.

Mengenai relokasi rumah bagi sejumlah warga di Desa Talun, Kecamatan Ngebel, dan Desa Tugurejo, Kecamatan Slahung, sampai saat ini warga belum mau untuk direlokasi. Menurut Ipong, relokasi merupakan bagian dari solusi dan akan dilakukan ketika dibutuhkan serta warga mau untuk direlokasi.