DPRD : Penanganan Covid-19 di Jatim Harus Berdasarkan Indikator Terukur

Madiunpos.com, SURABAYA -- Anggota DPRD Surabaya menilai penanganan virus corona jenis baru atau Covid19 di Jawa Timur tidak berdasarkan indikator terukur. Sehingga kabupaten/kota yang kasusnya tinggi seperti Kota Surabaya diprioritaskan.

Anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya Syaifudin Zuhri, di Surabaya, mengatakan tidak adanya strategi komprehensif untuk penanganan Covid-19 di Jatim.

Terbukti dengan adanya pengalihan mobil laboratorium polymerase chain reaction (PCR) pinjaman Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).  Pemindahakan ke daerah lain yang angka kasus positif Covid-19 di bawah Surabaya.

Tanggapi Risma, BPBD Jatim Jelaskan Kronologi Mobil PCR Bantuan BNPB

"Surabaya sebagai ibu kota dan kota terbesar adalah episentrum utama di Jawa Timur. Baik dari sisi jumlah positif hingga tingkat penularan. Surabaya berada di posisi tertinggi semestinya menjadi prioritas," kata Syaifudin yang juga ketua Fraksi PDIP Surabaya ini, seperti diberitakan Antaranews.com, Sabtu (30/5/2020).

Menurut dia, dipindahnya mobil PCR pinjaman BNPB dari Surabaya ke daerah lain menunjukkan Pemprov Jatim tidak mempunyai strategi terukur.

Pemilik Depot Jamu di Ponorogo Meninggal Mendadak, Jenazah Dievakuasi Petugas Ber-APD

Patut Dipertanyakan

Hal sama juga dikatakan Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Surabaya Anas Karno. Ia menjelaskan sudah beberapa kali Pemprov Jatim mengeluarkan pernyataan yang menteror warga. Seperti halnya Kota Surabaya bisa menjadi Wuhan Baru jika warganya tidak disiplin menerapkan protokol kesehatan.

"Pernyataan-pernyataan Pemprov Jatim itu tidak diikuti dengan tindakan konkrit di lapangan dengan memberi prioritas ke Surabaya. Jadi patut dipertanyakan apa motif pernyataan yang tidak diikuti aksi dan strategi di lapangan," ujar Anas.

Luar Biasa, Nenek Usia 100 Tahun di Surabaya Sembuh Dari Covid-19

Ia menambahkan pada 22 Mei 2020, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini sudah berkirim surat kepada Kepala BNPB Jawa Timur. Isinya meminta bantuan untuk perluasan tet swab dengan 2 unit Mobile Combat Covid-19.

"Logikanya, surat wali kota itu bisa menjadi landasan bagi kebijakan Pemprov Jatim untuk memprioritaskan Surabaya untuk pengoperasian mobil test PCR bantuan BNPB Pusat," katanya.

Menikah di Kediri Saat Pandemi Covid-19, Tak Boleh Gelar Resepsi

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini sebelumnya menyesalkan dua mobil laboratorium PCR yang sedianya diperbantukan khusus untuk Kota Surabaya, ternyata dialihkan ke daerah lain oleh Gugus Tugas Covid-19 Jawa Timur.