EKONOMI JATIM : Pengusaha Jatim Siap Bentuk Posko Bersama Pemerintah

Ekonomi Jatim bakal didukung pengusaha yang siap membentuk posko bersama pemerintah.

Masiunpos.com, SURABAYA – Kalangan pengusaha berbagai sektor di Jawa Timur menyatakan siap bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk membentuk posko bersama yang menaungi keluhan dan masalah iklim dunia usaha. Paket kebijakan pemerintah Presiden Joko Widodo tanpa peningkatan daya beli masyarakat lapisan bawah dinilai tidak akan ada artinya.

Sekretaris Forum Komunikasi Asosiasi Pengusaha (Forkas) Jawa Timur, Nur Cahyudi mengatakan posko yang diusulkan tersebut nantinya berfungsi menampung masalah dan kendala pengembangan usaha yang dihadapi pengusaha.

“Posko bersama ini perlu dibentuk untuk mendeteksi gejala-gejala kurang sehatnya dunia usaha, sehingga sektor industri yang sedang sakit bisa menceritakan keluhannya, dan pemerintah tahun obat yang dibutuhkan,” katanya kepada Jaringan Informasi Bisnis Indonesia, Minggu (11/10/2015).

PHK Besar-Besaran
Menurutnya, banyak persoalan yang kerap dihadapi pengusaha di Jatim sehingga banyak usaha yang tidak mampu bertahan alias berguguran dan berdampak pada pengurangan tenaga kerja. Untuk itu, sebelum sebuah industri benar-benar runtuh, konsultasi dan solusinya perlu dilakukan sebagai upaya antisipasi.

“Yang perlu ditekankan bahwa pemerintah jangan hanya mengadalkan investasi baru, meskipun memang investasi itu perlu. Namun yang usaha industri yang sudah ada ini loh dipelihara dulu supaya bangkit,” ujarnya.

Diketahui, sejak Desember 2014 beberapa sektor usaha di Jatim mengalami sakit hingga terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran. Berdasarkan catatan Forkas Jatim, sedikitnya ada 37.500 orang yang di PHK, di antaranya karyawan yang bekerja di sektor industri mebel, tekstil, dan makanan minuman.

Di samping itu, untuk meminimalisir adanya PHK, sejumlah perusahaan juga melakukan efisiensi tenaga kerja untuk menekan biaya operasional, mulai dari peningkatan produktivitas yang digenjot hingga metode pengurangan hari kerja dan jam kerja.

Paket Kebijakan
Dia menambahkan, langkah pemerintah yang dituangkan ke dalam paket kebijakan II saat ini dinilai masih belum efektif bahkan pengaruhnya tidak signifikan terhadap kinerja industri, misalnya, penurunan tarif dasar listrik (TDL) yang dianggap sangat kecil.

“Pada 2014 kenaikan TDL mencapai 38%, seharusnya tahun ini paling tidak penurunannya adalah 20% sehingga dampaknya bisa signifikan,” kata pengusaha mebel ini.

Nur mengatakan, paket kebijakan tanpa diimbangi dengan peningkatan daya beli masyarakat lapisan bawah juga tidak akan ada artinya. Menurutnya, sekarang banyak masyarakat yang sudah turun kelas, yang lapisan besar jadi menengah, dan yang menengah jadi semakin kecil.

“Kemudian yang kecil semakin tidak berdaya, itu lah perlunya perhatian pemerintah terhadap usaha atau bisnis yang sudah berdiri saat ini,” imbuhnya.