Iuran BPJS Kesehatan Batal Naik, Wali Kota Madiun Justru Ketir-Ketir

Madiunpos.com, MADIUN -- Mahkamah Agung (MA) membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang sudah diberlakukan sejak awal tahun 2020. Keputusan itu justru membuat Wali Kota Madiun Maidi ketir-ketir.

Kekhawatiran Maidi beralasan. Karena pada tahun sebelumnya, BPJS Kesehatan Madiun memiliki tunggakan pembayaran klaim di RSUD Kota Madiun senilai Rp38 miliar. Dengan tunggakan yang menggunung itu membuat rumah sakit kesulitan beroperasi.

"Pelayanan rumah sakit kan harus prima. Tetapi mau nagih klaim di BPJS Kesehatan tidak ada uangnya," jelas Wali Kota Maidi, Kamis (12/3/2020).

Video Pasien BPJS Dipersulit Berobat di Rumah Sakit Surabaya Viral

Meski ketir-ketir, di sisi lain Maidi mengaku senang dengan keputusan MA itu. Pemkot bisa menggunakan kelebihan alokasi anggaran untuk membayar iuran BPJS Kesehatan itu untuk kegiatan lain. Sebagai informai, Pemkot Madiun telah menambah anggaran sekitar Rp16 miliar untuk membayar premi peserta BPJS Kesehatan warga Kota Madiun pada tahun ini.

"Nanti anggaran ini kan bisa dialokasikan untuk lainnya," jelas Maidi.

Dia menyebut BPJS Kesehatan masih memiliki tunggakan klaim ke RSUD Kota Madiun sejak Desember 2019. Padahal, dengan adanya kenaikan iuran itu diharapkan bisa menambal defisit BPJS dan klaim ke rumah sakit bisa terbayarkan.

Peserta BPJS Kesehatan Madiun Berbondong-Bondong Minta Turun Kelas

Setelah putusan MA yang membatalkan kenaikan iuran, Maidi meminta BPJS Kesehatan memutar otak untuk membayarkan tunggakan klaim di rumah sakit. Dengan begitu, pelayanan di rumah sakit bisa berjalan lancar dan prima.