Jokowi Ungkap Alasan Kerap Bagi Sertifikat Tanah saat Kunjungi Daerah

Madiunpos.com, PONOROGO -- Presiden Joko Widodo  (Jokowi) mengungkapkan alasannya kerap membagikan sertifikat tanah saat berkunjung ke daerah-daerah. Jokowi menyatakan persoalan sertifikat tanah menjadi permasalahan klasik yang kerap dikeluhkan masyarakat saat dirinya berkunjung ke daerah.

"Setiap saya masuk ke desa, masuk kampung, selalu saya dengar sengketa tanah. Sengketa lahan. Itu ada di mana-mana. Gak di Jawa Timur, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua. Ada semua yang namanya sengketa lahan," kata Jokowi saat Penyerahan Sertifikat Tanah untuk Rakyat di Alun-alun Ponorogo, Jumat (4/12/2019) sore.

Permasalahan sengketa tanah ini tidak hanya terjadi antarwarga dengan warga, warga dengan BUMN, dan warga dengan perusahaan. Atas permasalahan itu, pemerintah saat ini mempercepat untuk memberikan sertifikat tanah kepada masyarakat.

Jokowi menyampaikan sertifikat yang dibutuhkan di seluruh Indonesia sebanyak 126 juta. Namun, pada tahun 2015 data yang diterimanya tanah besertifikat hanya berjumlah 46 juta. Sedangkan 80 juta lahan belum besertifikat.

Presiden Jokowi mengapresiasi kinerja Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang setiap tahun telah memenuhi target untuk memberikan sertifikat tanah kepada masyarakat.

Pada tahun 2015, kantor BPN dari Sabang sampai Merauke hanya mengeluarkan 500.000 sertifikat dalam setahun. Sehingga untuk memenuhi 80 juta sertifikat dibutuhkan waktu 160 tahun untuk menyelesaikannya.

Pada tahun 2017, Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanian Nasional diberi target 5 juta sertifikat dan ternyata bisa terealisasi 5,4 juta. Pada tahun 2018, Kementerian Agraria kembali diberi target 7 juta sertifikat dan terealisasi 9,4 juta sertifikat.

"Untuk di Ponorogo diperkirakan selesai pada tahun 2023," terang Jokowi yang juga mengatakan sertifikat sebagai tanda bukti hukum atas penguasaan tanah. 

Silakan KLIK dan LIKE untuk lebih banyak berita Madiun Raya