Kebijakan One Gate System Dikritik, Bupati Madiun : Jangan Suuzan

Madiunpos.com, MADIUN -- Pemerintah Kabupaten Madiun memberlakukan kebiajakan penerapan satu pintu atau one gate system di setiap desa. Kebijakan ini diambil karena melihat kasus positif dan meninggal karena Covid-19 di Madiun meningkat tajam.

Setelah kebijakan ini diberlakukan, sebagian warga mengkritik atas penerapan satu pintu di setiap desa tersebut. Menurut warga, aturan one gate system hanya akan merugikan masyarakat.

Menanggapi berbagai kritikan masyarakat, Bupati Madiun Ahmad Dawami mengatakan one gate system ini diberlakukan sebagai respon atas tingginya angka kematian dan pasien positif dalam beberapa pekan terakhir. Bupati mengatakan rata-rata setiap hari ada dua pasien positif Covid-19 yang meninggal dunia.

“Pada pelaksanaan PPKM pertama, kita belum sukses dalam mengendalikan Covid-19, akhirnya kita diwajibkan untuk melanjutkan dengan PPKM kedua. Kebijakan one gate system menjadi salah satu upaya untuk mengurangi angka kematian dan kasus positif Covid-19,” kata bupati yang akrab disapat Kaji Mbing itu saat konferensi pers, Kamis (4/2/2021) malam.

Kerap Dibully, Bujang 45 Tahun di Madiun Gantung Diri

Dia meminta masyarakat jangan suuzan terkait kebijakan one gate system tersebut. Aturan ini bukan untuk menghentikan perekonomian masyarakat. Tetapi, justru pemerintah ingin menyelamatkan kondisi perekonomian yang dalam setahun terakhir terdampak akibat pandemi yang belum terkendali.

“Kita juga tidak ingin ekonomi tertekan berkepanjangan. Kita harus selesaikan permasalahan ini. Tidak boleh menyerah dan tidak boleh menyikapi angka meninggal yang setiap hari bertambah dengan diam saja,” jelas Kaji Mbing.

Kebijakan one gate system, lanjut bupati, bukan untuk membatasi kegiatan perekonomian masyarakat. Tetapi, untuk mengkontrol pendatang maupun warga yang keluar masuk di suatu desa. Bupati mempersilakan pedagang berjualan di desa-desa.

Pembangunan Pasar Muamalah di Madiun Direncanakan Sejak Akhir 2020

“Dengan catatan harus mematuhi protokol kesehatan. Minimal mereka wajib mengenakan masker. Artinya dengan kebijakan satu pintu ini, kita bisa mengawasi masyarakat Madiun yang ketika keluar desa, tim satgas desa bisa memonitoring. Ketika ada orang luar daerah yang masuk ke desa itu wajib membawa surat hasil rapid test maupun tes swab PCR dengan hasil negatif,” terang dia.

Diharapkan dengan kebijakan ini, perekonomian di Madiun bisa segera bangkit. Menurutnya, kebijakan satu pintu ini sebagai bagian dari solusi terhadap banyaknya angka kasus positif di Madiun.

“Tidak pernah ada perintah melakukan lockdown desa. Tetapi, one gate system ini bertujuan untuk pengawasan dan monitoring orang yang keluar masuk desa sampai angka meninggal bisa dikendalikan dan angka positif bisa terkendali,” terang bupati.