PAD Rendah Jadi Ganjalan Wacana Provinsi Madura

Madiunpos.com, SURABAYA- Wacana pembentukan Provinsi Madura mendapat sorotan dari DPRD Jawa Timur (Jatim).

Wakil Ketua DPRD Jatim, Anwar Sadad, menilai keinginan Madura menjadi provinsi baru harus didasari analisis mendalam lebih dulu. Anwar menyebut sebuah wilayah bisa menjadi provinsi apabila kemampuan sumber daya alam (SDA), sumber daya manusia (SDM), serta sumber pendanaan yang dimiliki mampu menunjang roda pemerintahan maupun biaya pembangunan bagi masyarakat secara mandiri.

Analisis seberapa besar tiga poin itu, kata dia, harus diperhitungkan secara matang.

Gubernur Tetapkan UMK Jatim 2021, 11 Daerah Tidak Naik

"Saya sangat mendukung aspirasi tokoh-tokoh Madura. Tapi menurut saya, itu harus benar-benar dipikirkan, diperhitungkan, dikalkulasi dengan cermat," kata Anwar Sadad saat dihubungi, Senin (23/11/2020).

Anwar memaparkan bila mengacu pada undang-undang, kebutuhan fiskal sebuah provinsi sebagian besar diperoleh dari pendapatan asli daerah (PAD). PAD tersebut berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air, dan Pajak Rokok.

Di Jatim sendiri sebagai provinsi terbesar ketiga di Indonesia, 90 persen pembangunannya dari PAD, di mana 70 persen merupakan sumbangan dari kabupaten/kota. Sementara sumbangan dari Pulau Madura relatif kecil.

Tragis! Celurit Masih Menancap di Dada Sugeng saat Dihabisi di Depan Istri

 

Pertumbuhan Ekonomi Rendah

Hal ini lantaran pertumbuhan ekonomi empat kabupaten di Madura yakni Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep cenderung rendah dibandingkan daerah lain.

Tentu hal itu diragukan bisa mengkaver pembangunan apabila Pulau Madura menjadi provinsi.

"Sedangkan yang lain-lain, dana dekonsentrasi dana perimbangan. Menurut Saya selama ini tidak terlalu menjadi andalan," katanya.

UMK Jatim 2021: 5 Daerah Rp4 Jutaan, 15 Daerah di Bawah Rp2 Juta  

Politikus Partai Gerindra ini menilai usulan Pulau Madura menjadi provinsi sebetulnya layak. Hal itu sebagai langkah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan secara budaya serta kurtural.

Namun, hal itu harus betul-betul bisa dikalkulasikan sumber pendanaan untuk menyokong pembangunan.

"Tetapi lagi-lagi, kita mesti mengkalkulasi sumber-sumber pendanaan yang nanti bisa menjadi penyokong biaya-biaya pembangunan disana," katanya.

Warga Surabaya Kini Bisa Nonton Drive In Senja, “Layar Tancap” saat Pandemi Covid-19

 

Kawasan Khusus

Soal ketertinggalan sebagai alasan wacana Provinsi Madura bukanlah satu-satunya solusi.

Menurut Anwar, ada cara lain yang bisa dikerjakan yaitu dengan menjadikan Madura sebagai kawasan khusus dalam bidang budaya. Sebagaimana diketahui masyarakat di sana dikenal lekat dengan agama dan budayanya.

"Tidak harus menjadi provinsi tersendiri, bisa saja Madura menjadi suatu semacam daerah punya keistimewaaan begitu. Atau kekhususan dengan daerah lain," tuturnya.

Dorong Imunitas Santri Ponpes, Mustika Ratu Bagikan 1.600 Starter Pack Ramuan Herbal

Hingga saat ini, diakui oleh Anwar, DPRD Jatim belum ada pendapat secara institusional mengenai wacana Provinsi Madura. Pihaknya juga tak menghalang-halangi niat masyarakat yang akan melakukan pemekaran di wilayah mereka.

"Tidak ada yang boleh menghalang-halangi keinginan itu. Tapi tentu dikembalikan kepada suatu analisis yang benar-benar dikalkulasi strategis yang dikaitkan dengan kemampuan daerah dan semua itu tentu harus dibawah koridor undang-undang yang berlaku," ujarnya.