Pemkot Madiun Butuh Rp1 Triliun untuk Realisasikan Seribuan Usulan Program 2019

Pemkot Madiun membutuhkan anggaran Rp1 triliun untuk merealisasikan seribuan program selama 2019.

Madiunpos.com, MADIUN -- Pemerintah Kota Madiun membutuhkan anggaran senilai Rp1,058 triliun untuk membiayai 233 usulan program dan 896 usulan kegiatan selama 2019.

Usulan program dan kegiatan tersebut merupakan hasil dari musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) untuk penyusunan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) tahun 2019 di Asrama Haji Kota Madiun, Rabu (14/3/2018).

Kepala Bappeda Kota Madiun, Totok Sugiarto, mengatakan seluruh usulan program dan kegiatan yang masuk akan ditampung dan dipelajari dinas terkait. Dia memerinci hasil Musrenbang tahun ini telah menjaring seribuan usulan yang terdiri dari 896 usulan kegaiatan dan 233 usulan program.

Dari jumlah usulan tersebut setidaknya dibutuhkan anggaran senilai Rp1,058 triliun. "Ada beberapa tambahan prioritas pada tahun 2019 mendatang. Itu menyesuaikan prioritas di tingkat pusat dan provinsi. Di antaranya prioritas peningkatan ketahanan pangan dan ikut serta menyukseskan Pemilu 2019," jelas dia.

Wali Kota Madiun Sugeng Rismiyanto menyampaikan musrenbang ini untuk menentukan seluruh kegiatan yang akan dilaksanakan pada 2019. "Ini adalah rencana pemerintah daerah. Jadi di forum ini sudah selesai, jangan ada perdebatan. Apapun yang akan dilaksanakan di 2019 selesai di sini dalam bentuk rencana kerja pemerintah daerah. Tidak ada lagi, yang mengatakan, ini saya yang membawa entah DPRD, LSM, atau masyarakat," kata dia.

Sugeng menyampaikan RKPD 2019 tidak merupakan kepentingan individu ataupun kelompok yang ada adalah kepentingan seluruh masyarakat Kota Madiun. Dia mengingatkan supaya musrenbang benar-benar dimanfaatkan untuk menyampaikan usulan.

Sugeng menyampaikan ada lima prioritas pembangunan pada 2019 di Kota Madiun, yaitu peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan untuk meningkatkan kualitas SDM, serta percepatan penanggulangan kemiskinan. Kedua, peningkatan infrastruktur untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi dan sanitasi kota untuk meningkatkan kualitas hidup.

Ketiga, peningkatan daya saing perekonomian daerah. Keempat, peningkatan ketahanan pangan serta kualitas lingkungan hidup. Kelima, peningkatan ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta fasilitasi penyelenggaraan pemilu yang sukses.

"Pembangunan drainase dan sungai wajib diutamakan. Sebesar apa pun pembangunan di sebuah kota akan hancur apabila masalah air tidak dapat dikelola dengan baik," jelas Sugeng.