PILKADA 2015 : Jelang Pilwali Surabaya, Kinerja Risma Disorot

Pilkada 2015 segera digelar, kinerja Tri Rismaharini disorot.

Madiunpos.com, SURABAYA – Sejumlah wilayah Indonesia dijadwalkan serentak menggelar Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) 2015, termasuk Kota Surabaya yang hendak memilih wali kota. Berbagai kalangan di Surabaya mulai menyoroti kinerja pemerintahan pimpinan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini atau akrab disapa Risma sepanjang  2010-2015 ini menjelang pemilihan walikota (pilwali) tersebut.

Masa pemerintahan pemimpin wanita pertama Surabaya tersebut dinilai masih cenderung otokratik dan kurang menyentuh masyarakat kelas bawah atau dianggap lebih kapitalis dan membela kepentingan para pemilik modal. Penilaian semacam itu dating dari Achmad Yazid, Dosen Ekonomi Bisnis Syariah, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam  UIN Sunan Ampel Surabaya.

Achmad Yazid menjelang Pilkada 2015 itu menilai masih banyak sektor yang tidak tergarap selama pemerintahan Wali Kota Risma. Salah satunya di antaraya adalah sektor keuangan mikro berbasis syariah.

“Saya melihat fenomena di masyarakat bahwa tidak besar koperasi yang memberikan bantuan permodalan. Ini karena masyarakat kecil kalau dihadapkan dengan lembaga keuangan bank  sangat takut, misalnya ditanya jaminannya apa. Nah kendala ini yang jadi faktor pentingnya ekonomi syariah,” jelasnya dalam diskusi evaluasi pembangunan Surabaya menjelang Pilwali 2015, di Surabaya Minggu (26/4/2015).

Sudah Membaik
Menurutnya, pemerintah ke depan harus membentuk lembaga keuangan maupun koperasi syariah agar bisa menyentuh masyarakat paling bawah. Masyarakat kelas bawah, katanya, merupakan sektor yang paling memiliki peran besar untuk menghidupkan ekonomi Surabaya.

“Kebanyakan yang dapat porsi pembangunan ekonomi masih pada tataran pengusaha dan pemilik modal. Untuk peningkatan koperasi yang berbasis syariah sangat minim sekali, padahal kalau ini disentuh dengan baik, dan dapat prioritas, maka ekonomi akan cepat berkembang,” imbuhnya.

Yazid menambahkan selain mendorong ekonomi syariah, pemerintah baru nantinya masih memiliki banyak pekerjaan rumah yang belum terselesaikan. Di antaranya seperti kelanjutan penutupan lokalisasi Dolly yang kini memunculkan e-dolly dan sulit dikontrol serta pengelolaan KBS yang tak kunjung pulih.

Tak sepenuhnya hanya mengkritik. Yazid juga menilai pemerintahan saat ini sudah cukup baik karena telah mampu menumbuhkan perekonomian masyarakat Surabaya, seperti tumbuhnya sektor IKM dan penataan ruang kota.