PILKADA 2015 : Komunitas #SaveSurabaya Tuding “Begal Politik” Mundurkan Pilkada Surabaya

Pilkada 2015 diwarnai aksi Komunitas #SaveSurabaya menolak “begal politik" yang dianggap berupaya menggagalkan oleh Pilkada di Surabaya.

Madiunpos.com, SURABAYA—Puluhan warga Kota Surabaya menggelar aksi damai menolak Pilkada Surabaya 2015 mundur di depan Taman Bungkul, Kota Surabay, Minggu (9/8/2015).

Mereka yang tergabung dalam Komunitas #SaveSurabaya itu juga menolak adanya “begal politik" atau upaya menggagalkan Pilkada Surabaya 2015. Puluhan warga menggelar aksi dengan membubuhkan tanda tangan pada kain putih untuk mendukung penolakan pilkada mundur dan tolak “begal politik".

“Aksi simpatik ini kami lakukan sebagai sosialisasi terhadap hak politik warga Surabaya yang dikorbankan untuk kepentingan elite politik," kata Korlap aksi Aprizaldi seperti dikabarkan Kantor Berita Antara.

Salain membubuhkan tanda tangan, puluhan warga juga membentangkan beberapa spanduk aspirasi menolak Pilkada Surabaya 2015 mundur. Beberapa spanduk itu antara lain bertuliskan, “Usir Begal Pilkada Dari Surabaya”, “Tolak Pilwali 2015 Mundur”, “Pilkada dijegal Rakyat Siap Menjagal” dan “Tolak Begal Pilkada”.

Komunitas #SaveSurabaya terdiri dari berbagai kelompok, seperti sepeda ontel, akademisi, mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Se-Surabaya. Mereka juga memperagakan pertunjukkan pantomim, yakni seorang pria tua dengan tubuh berlumur cat warna biru berdiri di atas becak.

"Aksi ini sebagai simbol kepentingan rakyat yang ditindas oleh oknum-oknum petualang politik. Khususnya elite politik lokal," ujar Aprizaldi.

Aprizaldi menilai mundurnya Pilkada Surabaya 2015 berdampak besar, khususnya dari segi pendidikan dan pembangunan akan terhambat. Menurut dia, Penjabat Sementara (Pjs) Wali Kota Surabaya tidak mempunyai kebijakan strategis untuk menjalankan roda pembangunan.

"Ada kepentingan dari elite-elite politik yang sengaja membegal dengan cara-cara seperti tidak memunculkan calon, sehingga Pilkada Surabaya 2015 harus mundur," jelas Aprizaldi.

Aksi yang dimulai sejak pukul 06.00 WIB tersebut berhasil mengumpulkan sekitar 10.000 tanda tangan warga Kota Surabaya untuk ikut mendukung penolakan Pilkada Surabaya mundur dan tolak “begal” politik. Kain bertandatangan itu rencananya dikirim kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).

Pilkada 2015 di Kota Surabaya terancam mundur sesuai ketentuan perundangan yang diberlakukan pemerintah sesuai aspirasi politikus di DPR yang tidak membuka kemungkinan munculnya pasangan calon tunggal dalam pemilihan umum kepala daerah (pilkada). KPU sebagai pelaksana pemilu mau tak mau wajib mengikuti aturan main sesuai undang-undang tersebut.

Koalisi Mojopahit yang sempat mencoba menembus kebuntuan politik dengan menyiapkan calon wali kota dan calon wakil wali kota belakangan mundur teratur menyusul kesadaran mereka atas kuatnya elektabilitas calon incumbent Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. Partai-partai politik yang batal mengajukan calon dengan pertimbangan rasionalitas itulah yang kini menjadi sasaran kekesalan puluhan warga Surabaya yang menamakan diri Komunitas #SaveSurabaya itu, dan bukan para politikus di DPR yang menyusun undang-undangnya.