PILKADA 2015 : Ribuan Pengawas Cegah Politik Uang Pilkada Trenggalek

Pilkada 2015 di Kabupaten Trenggalek bakal dijauhkan dari politik uang.

Madiunpos.com, TRENGGALEK — Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur mengerahkan ribuan tenaga pengawas mulai dari tingkat kecamatan, desa hingga personel pengawas tingkat tempat pemungutan suara (TPS) untuk melakukan pemantauan lapangan mengantisipasi money politics atau politik uang selama masa tenang Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) 2015.

"Kami menetapkan status zona wilayah dengan melibatkan seluruh tenaga pengawas termasuk 1.300 pengawas TPS untuk mengantisipasi pergerakan politik uang selama hari tenang," kata Ketua Panwaslu Kabupaten Trenggalek Farid Wadjdi di Trenggalek, Senin (7/12/2015).

Ia menjelaskan penetapan zona wilayah atau kawasan diberlakukan kepada setiap tenaga panitia pengawas kecamatan (panwascam), petugas pengawas lapangan (PPL) tingkat desa, hingga pengawas TPS yang tersebar di 1.300 TPS se-Trenggalek.

Fokus 2 Potensi
Fokus pemantauan terutama difokuskan pada dua potensi praktik kecurangan politik, yakni kampanye terselubung dan politik uang yang bertujuan mempengaruhi suara pemilih. Jika ditemukan kasus sebagaimana dimaksud di atas, ataupun bentuk pelanggaran Pilkada lainnya, diminta untuk segera mencatat dalam berita acara resmi dan melaporkannya ke panwaslu.

"Kalau konteks kasusnya adalah politik uang dan tertangkap tangan, penindakan bisa langsung diarahkan ke kepolisian karena itu menyangkut pidana pemilu," kata Farid.

Farid tidak menampik besarnya potensi politik uang dalam penyelenggaraan pilkada di Trenggalek. Ia berharap proses pengawasan melekat tidak hanya dilakukan oleh jajaran pengawas pemilu di lapangan dibantu aparat kepolisian, namun juga melibatkan partisipasi masyarakat.

"Akan lebih baik sekali jika warga masyarakat ikut andil dalam penyelenggaran pemilu kepala daerah yang bersih, jujur dan demokratis," ujarnya.

Disoroti Publik
Fenomena politik uang berulang kali disoroti masyarakat. Aminudin Fahruda, pengamat politik dan demokratisasi daerah bahkan menggambarkan bahwa kekuatan politik uang menjadi faktor lain yang memicu tingginya partisipasi pemilih di pilkada.

"Ini yang berbahaya, karena pemilih sudah diracuni sedemikian rupa sehingga seolah jika tidak ada uang tidak usah memilih. Budaya politik uang yang dilakukan secara terus-menerus telah mengebiri prinsip demokrasi dalam pemilu/pilkada dan menggantinya menjadi semacam politik dagang sapi," kata Aminudin.