PILKADA 2018 : 217 PPL Awasi Semua Tahapan Pilkada Jawa Timur di Ngawi

Pilkada 2018, sebanyak 217 PPL bertugas mengawasi tahapan PIlkada Jatim.

Madiunpos.com, NGAWI -- Sebanyak 217 anggota Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) dikerahkan untuk mengawasi semua tahapan pelaksanaan Pilkada Jawa Timur 2018 di wilayah Ngawi guna memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim periode 2018-2023.

Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Ngawi Abjudin Widiyas Nursanto, Senin (29/1/2018), mengatakan 217 PPL tersebut telah dilantik pada pertengahan Januari 2018 lalu.

"Ratusan PPL tersebut siap bertugas selama enam bulan ke depan untuk mengawasi Pilkada Jawa Timur. Setiap bulannya honor yang diberikan sekitar Rp900.000 dipotong pajak," ujar Abjudin kepada wartawan di Ngawi.

Anggota PPL yang mencapai 217 orang tersebut, menurut dia, disesuaikan dengan jumlah desa yang ada di Kabupaten Ngawi yakni 213 desa dan empat kelurahan. Desa dan kelurahan tersebar di 19 kecamatan di Ngawi.

Setelah dilantik, 217 PPL tersebut langsung ditugaskan oleh Panwaslu Ngawi untuk mengawasi dan mendampingi kegiatan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih yang digelar oleh KPU Ngawi.

Proses coklit dilakukan serentak secara nasional mulai 20 Januari hingga 18 Februari 2018. Coklit juga melibatkan panwaslu dan panwascam. Pihak KPU dan pemerintah daerah setempat berharap para PPL bekerja profesional sehingga dalam Pilkada Jawa Timur 2018 tercipta demokrasi yang sehat.

Untuk diketahui, ada dua pasangan calon yang akan mengikuti Pilkada Jawa Timur 2018. Yakni pasangan Saifullah Yusuf-Puti Guntur Soekarno yang diusung gabungan empat partai politik dengan total 58 kursi, yakni PKB (20 kursi), PDI Perjuangan (19 kursi), PKS (enam kursi) dan Partai Gerindra (13 kursi).

Serta pasangan Khofifah Indar Parawansa-Emil Elistianto Dardak yang diusung enam partai dengan total 42 kursi, yakni Partai Demokrat (13 kursi), Golkar (11 kursi), PPP (lima kursi), PAN (tujuh kursi), Partai NasDem (empat kursi) dan Partai Hanura (dua kursi), ditambah dukungan PKPI (non-parlemen).