Puluhan Murid SD Tulungagung Belajar di Bangunan Terbuka Eks Gudang

Madiunpos.com, TULUNGAGUNG -- Sebagian siswa-siswi di SDN 3 Serut, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, terpaksa mengikuti kegiatan belajar di kelas darurat bekas gudang.

Kondisi itu disebabkan keterbatasan prasarana sekolah untuk penyelenggaraan pendidikan secara normal.

Menurut keterangan salah satu guru SDN 3 Serut, Harminingsih, di Tulungagung, Jumat (19/10/2018), kondisi itu sudah berlangsung hampir 10 tahun akibat ruang kelas masih kurang.

"Kami berharap bisa segera membangun kelas baru, namun anggarannya belum disetujui," katanya.

Harminingsih menambahkan proposal penambahan ruang kelas baru sudah berulang kali diajukan, namun sampai saat ini belum ada respons.

Dinas Pendidikan, ungkap dia, bahkan tak pernah memberikan tanggapan atas surat pengajuan kelas baru yang dikirim resmi oleh SDN 3 Serut.

"Sebenarnya fondasi sudah ada, namun pengajuan kami tidak pernah ada jawaban dari dinas," katanya.

Saat ini, tempat belajar siswa kelas II SDN 3 Serut hanyalah di bangunan terbuka bersekat tripleks setinggi satu meter.

Namun itupun kondisi tripleks sudah banyak yang rusak.

Akibatnya, 26 siswa harus belajar berdesakan di tempat parkir berukuran sekitar 3 meter x 7 meter yang difungsikan sebagai kelas darurat.

"Kalau hujan terpaksa kegiatan belajar ditiadakan karena air masuk," katanya.

Kondisi itu masih diperburuk oleh polusi udara akibat bau kotoran sapi dan kambing di sekitar SDN 3 Serut. 

Siswa tidak bisa 100 persen fokus pada pelajaran yang diajarkan guru karena berada di ruang yang setengah terbuka dan rawan gangguan dari lingkungan luar maupun internal.

Sementara pihak Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur berjanji akan menganggarkan pembangunan ruang kelas baru di SDN 3 Serut agar para siswa tidak lagi belajar di ruang kelas darurat yang semi terbuka.

"Kami akan anggarkan pada APBD 2019," kata Kepala Disdik Kabupaten Tulungagung, Suharno, di Tulungagung, Jumat.

Ia mengatakan, realisasi pembangunan tidak bisa dilakukan secepatnya lantaran terkendala sistem penganggaran.

"Ya 2019 ini harus diusulkan melalui APBD yang sekarang tahap rancangan," kata Suharno.