Pungli SIM seolah tak ada matinya. Meski gerakan pemerintah bersih terus digencarkan, namun di lapangan aksi lancung itu terus terlihat.
Madiunpos.com, KEDIRI – Slogan itu bertuliskan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK). Di sampingnya juga bertuliskan slogan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani yang disingkat (WBBM). Dua slogan itu bertengger di pintu masuk Satlantas Polres Kediri, Jatim.
Namun, begitu memasuki pelataran Satlantas Polres Kediri, Jatim, aroma calo semerbak di segala penjuru. Seorang juru parkir, bahkan tanpa sungkan langsung menawarkan jalan mulus pembuatan SIM kepada setiap tamu yang datang.
“Murah kok. Cukup Rp350.000. Kalau ikut tes sendiri susah,†kata seorang jukir kepada Madiun Pos, yang mengurus perpanjangan SIM akhir pekan lalu.
Jukir itu tak sendirian. Ada sekitar enam orang yang juga menawarkan hal serupa kepada setiap tamu yang datang. Dalam setengah hari, ada seratusan tamu yang datang, mulai yang mengurus SIM baru, perpanjangan SIM, dan mutasi SIM.
Dari pengamatan Madiun Pos, tak sedikit pemohon SIM baru yang bahkan langsung membayar uang pemulus di area parkir setelah termakan rayuan jukir. Tentu saja, semua tanpa bukti pembayaran.
“Ditunggu saja sekitar sepekan SIM sudah jadi,†kata jukir kepada pemohon SIM yang pasrah bongkokan.
Ulah calo SIM ini juga dilakukan oleh oknum polisi berseragam. Madiun Pos beberapa kali ditawarin pengurusan SIM jalur pintas oleh lelaki berseragam dinas polisi kantoran.
“Saya tak bisa menjanjikan kapan jadinya. Tapi, maksimal seminggu sudah jadi. Biayanya Rp400.000 kurang dikit,†ujar lelaki itu dengan suara pelan.
Tak hanya itu, ketika Madiun Pos masuk ke ruang foto kopi di samping ruangan Satlantas, ternyata petugas foto kopi berseragam dinas polisi juga menawari hal serupa. “Mau antre atau yang cepat, Mas,†tanyanya.
Dan yang tak kalah mengejutkan, di dalam ruangan foto kopi yang menyatu dengan kantor polisi divisi Profesi Dan Pengamanan (Propam), dua petugas berseragan Propam melayani hal serupa. Astaga!
Di ruangan itu, banyak pemohon SIM yang langsung menuju ruangan itu dan menemui polisi Propam. Tentu saja mereka meminta jasa pengurusan SIM, bukannya masuk ke ruangan resmi dan mendaftar serta ikut ujian.
Tarifnya berkisar Rp350.000 hingga Rp400.000. Tarif ini memang jauh di atas tarif resmi yang hanya Rp100.000-an. Namun, apa boleh buat masyarakat ternyata lebih suka jalan pintas yang mahal ketimbang jalur resmi yang murah.
“Saya sudah tiga kali ikut tes tulis dan praktik, enggak lulus. Mending bayar calo saja,†kata seorang guru SMP di Kecamatan Pare yang kepada Madiun Pos.
Madiunpos.com, JAKARTA – PT Pegadaian meluncurkan apps terbarunya, Tring!. Dirancang dengan fokus pada kecepatan dan… Read More
Madiunpos.com, JAKARTA – PT Pegadaian kembali meraih penghargaan bergengsi “Indonesia Best CX-EX Strategy Award 2025”. Penghargaan… Read More
Madiunpos.com, MADIUN – Norma Aesthetic Clinic Madiun (NACM) merayakan hari jadinya yang ke-2 dengan menggelar… Read More
Madiunpos.com, NUSA DUA-PT Pegadaian kembali menorehkan prestasi gemilang di bidang tata kelola dan hukum, dengan… Read More
Madiunpos.com, JAKARTA – PT Pegadaian menandai babak baru transformasi digitalnya dengan meluncurkan super apps terbaru,… Read More
Madiunpos.com, JAKARTA – PT Pegadaian menorehkan prestasi gemilang dengan menyabet seluruh gelar juara di Microsoft… Read More
This website uses cookies.