Tak Efektif, Pemkab Ponorogo Tutup 7 Pos Pantau Covid-19

Madiunpos.com, PONOROGO -- Pemerintah Kabupaten Ponorogo menutup tujuh pos pantau di tujuh pintu masuk utama Kabupaten Ponorogo. Pos pantau untuk mengawasi pergerakan warga dalam rangka memutus rantai persebaran Covid-19 itu dianggap kurang efektif.

Saat ini pemerintah setempat akan lebih memaksimalkan pos pengendalian dan pengawasan di seluruh desa dan kelurahan untuk memantau dan menyaring orang yang keluar masuk di wilayahnya masing-masing.

Tujuh pintu masuk utama Kabupaten Ponorogo yaitu ada di Mlilir yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Madiun, dan Sukosari yang berbatasan dengan Kabupaten Madiun. Kemudian di Kedungbanteng yang berbatasan dengan Magetan, Pohijo yang berbatasan dengan Trenggalek, Biting yang berbatasan dengan Wonogiri, dan Tugurejo yang berbatasan dengan Pacitan.

Tak Dapat Bansos, Puluhan Warga Miskin Protes ke Dinsos Kota Mojokerto

"Kepada seluruh masyarakat Ponorogo yang saya cintai. Setelah mempertimbangkan efektivitas, efisiensi, dan kepentingan kepada kegiatan pencegahan lain yang lebih penting dan mendesak. Maka mulai Selasa [12/5/2020] pukul 00.00 WIB. Seluruh pos pantau di tujuh titik pintu masuk Ponorogo ditiadakan," kata Bupati Ponorogo, Ipong Muchlissoni, Senin (11/5/2020) malam.

Ketua Satgas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Kabupaten Ponorogo, Agus Pramono, mengatakan pos pantau Covid-19 telah didirikan sejak 21 Maret 2020. Untuk pengawasan warga luar kota yang datang akan lebih memaksimalkan pengawasan di desa dan kelurahan.

Menurutnya, sejak wabah ini muncul, seluruh desa dan kelurahan di Ponorogo telah melakukan pengawasan yang cukup ketat terhadap para pendatang dan para pemudik.

Menelusuri Sejarah Masjid Baiturrahman Ngronggi, Masjid Tertua Di Ngawi

Sudah Laksanakan Prosedur

Dia mengklaim saat ini seluruh desa dan kelurahan di Ponorogo sudah melaksanakan prosedur dan protokol kesehatan ketika ada pemudik dari luar daerah. Mulai dari cek kesehatan hingga menyiapkan ruang isolasi mandiri di setiap desa.

"Dengan pertimbangan ini, maka diputuskan untuk lebih memaksimalkan peran yang di wilayah desa dan kelurahan yang memang lebih dekat dengan masyarakat. Akan ada seleksi lebih ketat langsung di tingkat desa dan kelurahan di Ponorogo," kata Agus yang dikutip Madiunpos.com dari siaran pers Pemkab Ponorogo.

Pria yang juga menjabat sebagai Sekda Ponorogo ini juga melihat pemerintah desa dan kecamatan cukup sigap merespons setiap informasi terbaru terkait perkembangan Covid-19. Dia mencontohkan beberapa waktu lalu saat ada pemulangan santri Pondok Temboro, Pemerintah Kecamatan Jambon langsung tanggap dengan melakukan penjemputan. Para santri yang pulang pun langsung dikarantina di ruang yang telah disediakan sebelum sampai di rumah.

PSBB Malang Raya Disetujui Menkes, Pemkab Malang Gerak Cepat Buat Juklak

Lebih lanjut, dia mengimbau masyarakat untuk tidak panik meski pos pantau sudah tidak ada lagi. Ia meminta kepada masyarakat supaya lebih meningkatkan kedisiplinan dalam menaati protokol kesehatan supaya wabah Covid-19 segera teratasi.