Tak Dapat Bansos, Puluhan Warga Miskin Protes ke Dinsos Kota Mojokerto

Madiunpos.com, MOJOKERTO -- Gara-gara tak dapat jatah bantuan sosial (bansos), puluhan warga miskin di Kota Mojokerto mendatangi Kantor Dinas Sosial (Dinsos) setempat pada Selasa (12/5/2020). Mereka protes nama mereka tak masuk daftar penerima bantuan pemerintah.

Penyaluran bantuan pemeritnah tersebut diduga salah sasaran karena justru ada warga mampu yang menerima bantuan.

Sambil membawa KTP dan Kartu Keluarga (KK), mereka meminta agar nama mereka didaftarkan sebagai penerima bantuan langsung tunai (BLT). Sebab, selain tercatat sebagai warga miskin, mereka juga mengaku terdampak pandemi Covid-19.

Anggota DPRD Gresik Jadi Penerima BLT, Mensos: Tanya Pemkab Kenapa

Salah seorang warga Kelurahan Miji, Kecamatan Kranggan, Kota Mojokerto, Nurul Irdina, mengatakan di kampungnya banyak warga miskin tidak mendapatkan bansos Rp600.000/bulan dari pemerintah. Bahkan, nama mereka tidak terdaftar.

Sebaliknya, beberapa warga yang mampu, justru mendapatkan bantuan. Nurul menduga banyak data dari Kementerian Sosial yang tidak tepat, sehingga salah sasaran. “Di tempat saya banyak warga mampu dapat bantuan dobel. BLT, PKH (Program Keluarga Harapan), BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai). Sementara, kayak saya tidak dapat apa-apa. Padahal suami saya ndak kerja karena PHK,” katanya.

Karena itu, dia bersama puluhan warga lainnya datang ke Dinsos Kota Mojokerto untuk mendapatkan keadilan. Dia berharap, namanya terdaftar sebagai penerima bansos Rp600.000 per bulan sebagaimana janji pemerintah.

Peringatan 100 Hari Wafatnya Gus Sholah Digelar Sederhana dan Secara Daring

BLT Sudah Habis

Namun, harapan Nurul dan puluhan warga lain berujung kecewa. Sebab, setelah ditanyakan kepada petugas, jatah BLT untuk warga miskin sebesar Rp600.000 selama tiga bulan telah habis.

Plt. Kepala Dinas Sosial Kota Mojokerto, Heru Setyadi, memahami kekecewaan warga tersebut. Karena itu pihaknya akan mendata kembali semua warga untuk diverifikasi. Jika tidak mendapat bantuan BLT, maka akan dimasukkan bantuan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim dan Pemkot Mojokerto.

“Jadi gini yang tidak masuk BLT Kemensos, kita masukkan ke bantuan pemprov 5.000 KK. Ini masih jalan. Kalau masih tercecer lagi, kita masukkan ke APBD II [bersumber dari APBD Mojokerto] yang dipastikan dapat,” katanya.

Dugaan terjadinya penyimpangan penyaluran bantuan ini semakin diperkuat dengan aksi simpati dari sejumlah warga yang juga dari Kelurahan Miji dua hari sebelumnya. Mereka mengembalikan BLT yang mereka terima dari pemerintah kelurahan. Mereka merasa tidak mengirimkan data keluarga serta tergolong mampu meski juga terdampak wabah Covid-19.

Kembalikan BLT

Salah satu warga yang mengembalikan dana tersebut yakni, Budi Wahono, 40. Dia sebelumnya merupakan korban pemutusan hubungan kerja (PHK) dari tempatnya bekerja sebelumnya. Dia berharap mendapat bantuan usaha dari pemerintah, namun malah mendapat BLT.

“Saya kaget menerima surat yang menyatakan menerima dana BLT untuk warga miskin, Rp600.000. Saya mengajukan bantuan usaha saja. Dana BLT bukan hak saya,” katanya, Minggu (10/5/2020).

Merasa banyak warga miskin yang lebih membutuhkan dana BLT tersebut, Budi pun mengembalikannya pada perangkat desa.

Langkah serupa juga dilakukan Eni Muryati. Dia menerima dana BLT padahal memiliki usaha kecil makanan ringan yang masih beroperasi. Bersama Budi dan warga lainnya, mereka membuat surat pernyataan pengembalian dana BLT.

Total ada tujuh warga di RW 1 Kelurahan Mijil yang mengembalikan BLT karena dianggap salah sasaran. Mereka pun berharap, bantuan tersebut dapat dialihkan ke warga yang lebih membutuhkan.

Malu dan Mampu

Ketua RW 01, Mukhsin mengatakan para warga yang mengembalikan dana BLT ini mengaku malu dan merasa sudah mampu. Sehingga tidak layak mendapat dana BLT. Mereka juga merasa masih ada tetangga yang jauh lebih membutuhkan dan lebih layak menerima.

“Mereka juga sebenarnya membutuhkan dan terdampak, tapi melihat ada tetangga yang jauh lebih membutuhkan, mereka mengembalikan dana BLT tersebut,” katanya.

Sebagai informasi, perangkat desa Miji mendatangi rumah-rumah warga yang mendapat dana BLT dampak Covid-19. Langkah ini ditempuh untuk memastikan jika penerima merupakan warga yang benar-benar membutuhkan dan layak menerima dana BLT.

“Banyak yang merasa tidak mengajukan, tapi namanya muncul di daftar penerima BLT,” kata Mukhsin.

Artikel ini telah tayang di inews.id dengan judul "Sejumlah warga miskin di Kota Mojokerto datangi kantor Dinsos untuk protes penyaluran bansos".