Terkait Beras BPNT Berkutu, Bulog Madiun Akan Evaluasi Supplier

Madiunpos.com, MADIUN -- Perum Bulog Sub Divre 4 Madiun bakal mengevaluasi 15 supplier yang menyediakan beras bantuan pangan non tunai (BPNT) di Kabupaten Madiun. Hal ini menyusul ditemukannya beras BPNT yang berkutu dan tidak layak konsumsi.

Kepala Perum Bulog Sub Divre 4 Madiun, Ahmad Mustari, mengatakan di Kabupaten Madiun ada 15 supplier beras yang ditunjuk untuk menyediakan beras BPNT di seluruh kecamatan. Supplier ini menyediakan beras untuk E-Warung. Nantinya E-Warung ini akan memberikan langsung kepada penerima bantuan.

Mustari menyampaikan 15 supplier beras ini memang ditunjuk oleh Bulog. Penunjukkan supplier ini bertujuan untuk mempermudah kinerja penyaluran beras dan pengontrolannya.

Kasus Positif Covid-19 Ponorogo Naik Terus! Sabtu Ini Ada Tambahan 4 Pasien Baru

Meski ditunjuk oleh Bulog, Mustari berkali-kali menegaskan bahwa beras BPNT dari supplier belum tentu asalnya dari Bulog. Sehingga, ia mengelak saat disebut beras berkutu dan tidak layak konsumi yang diterima warga Madiun adalah beras Bulog.

“Tidak semua beras BPNT itu ambil dari Bulog. Di Madiun kan beras cukup melimpah, jadi tidak harus ambil dari Bulog,” kata dia seusai Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait kasusu beras BPNT berkutu di gedung DPRD Kabupaten Madiun, Rabu (8/7/2020).

Pria ini menjelaskan E-Warung sebagai penyalur BPNT memang harus mengambil dari supplier. Namun, supplier tidak harus mengambil beras dari Bulog.

Bahkan, ia menyebut selama ini Bulog Sub Divre 4 Madiun hanya mendistribusikan sekitar 40% beras BPNT di wilayah Madiun. Sedangkan 60% beras lainnya bukan berasal dari Bulog.

“Untuk seklai panyularan ada 200 ton,” ujar dia.

Panglima TNI dan Kapolri Apresiasi Pendekar Waras, Inovasi Pencegahan Covid-19 Pemkot Madiun

Mustari kecewa karena dalam kasus beras berkutu ini langsung menyudutkan Bulog. Padahal bisa saja supplier mengambil beras tersebut dari sumber lain. Atas kasus ini, pihaknya akan mengevaluasi 15 supplier penyalur beras BPNT.

“Supplier-supplier itu orang lama. Saya di sini nama-nama itu sudah ada. Saya hanya meminta mari bekerjasama dengan baik,” katanya.

Mengenai sanki yang akan diberikan, itu menjadi kewenangan tim koordinasi Pemkab Madiun.

Wakil Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Madiun, Sarwa Edi, merasa prihatin atas temuan masyarakat terkait beras bantuan berkutu dan tidak layak konsumsi itu. Terlebih saat ini masih dalam masa pandemi Covid-19.

Duh, Petugas Tiket Bus Sumber Grup Jurusan Surabaya-Yogyakarta Positif Covid-19

Dia menyayangkan sikap Bulog yang justru menyerahkan pendistribusian beras BPNT kepada supplier. Seharusnya, Bulog bisa memenuhi kebutuhan untuk bantuan tersebut.

“Katanya beras Bulog melimpah, tapi kenyataannya tidak melimpah. Makanya mereka menggunakan supplier,” ujar dia.

Sarwa berharap beras BPNT yang bekutu dan tidak layak konsumsi yang telah beredar di masyarakat supaya ditarik. Kemudian diganti dengan beras yang layak konsumsi.