WACANA PROVINSI MADURA : Tokoh Madura: Madura Jadi Provinsi, Rakyat Sejahtera

Wacana provinsi Madura diklaim sebagian tokoh masyarakat setempat bukan sekadar isapan jempol.

Madiunpos.com, BANGKALAN – Wacana provinsi Madura untuk memisahkan diri dari Provinsi Jawa Timur disuarakan oleh sebagian tokoh masyarakat setempat. Mereka bahkan mengkalim jika Madura menjadi provinsi sendiri, masyarakat akan lebih sejahtera.

Demikian diungkapkan salah satu tokoh masyarakat Madura H Ali Badri Zaini dalam Musyawarah Besar IV Masyarakat Madura se-Indonesia di Kampus Universitas Trunojoyo Madura (UTM), Sabtu (25/7/2015). Dalam kesempatan itu, Ali Badri Zaini yang juga pemateri, mengangkat topik wacana provinsi Madura sebagai impian yang harus diperjuangkan warga Madura.

"Madura layak jadi provinsi. Luas wilayah Madura melebihi luas dua provinsi yang terbentuk seperti Gorontalo dan Kepulauan Riau. Selain itu, Madura memiliki sumber daya alam yang luar biasa," terang salah satu pemateri, H Ali Badri Zaini seperti diberitakan News.Okezon.com.

Menurut Ali, jika melihat pengalaman politik pembentukan Provinsi Gorontalo, keberadaan kabupaten di Madura bisa dibentuk secara bersamaan. Jadi, undang-undangnya nanti tentang pembentukan provinsi Madura dan kabupaten Sumenep Kepulauan.

"Dengan adanya tambahan Kabupaten Sumenep Kepulauan, Madura ada lima kabupaten. Hal itu sesuai ketentuan Pasal 5 Ayat (5) UU No 32/2004 tentang Pemerintah Daerah yang berkenaan dengan syarat lima kabupaten untuk jadi provinsi," ujar Ali Badri.

Ali Badri mengklaim jika Madura menjadi provinsi sendiri, maka bisa dipastikan kesejahteraan masyarakat meningkat dan Madura akan menjadi lebih maju, serta pembangunan infrastruktur akan lebih digalakkan. Sebab, bagi hasil dari migas yang digali dari tanah Madura langsung untuk masyarakat Madura.

"Insya Allah dengan perjuangan yang tidak kenal lelah, Provinsi Madura akan segera terwujud," tukasnya.

Acara yang digagas Dewan Pembangunan Madura (DPM) tersebut dihadiri sejumlah tokoh Madura, pejabat negara, seperti Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan Kapolri Jenderal Badrodin Haiti. Tak hanya itu, Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD, Bupati Bangkalan Muh. Makmun Ibnu Fuad, dan tokoh Madura lainnya juga hadir mendengarkan musyawarah yang mengangkat topik wacana provinsi Madura itu.