31 Pejabat Pemkot Madiun Dilantik, 3 Orang Isi Jabatan Lurah

Madiunpos.com, MADIUN -- Sebanyak 31 pejabat administrator, pengawas, dan fungsional di Pemerintah Kota Madiun dilantik untuk menduduki jabatan baru, Selasa (13/10/2020). Tiga pejabat yang dilantik itu akan mengisi jabatan lurah.

Pelantikan dan pengambilan sumah jabatan ini dilaksanakan di gedung GCIO Diskominfo Kota Madiun. Tiga puluh satu pejabat yang dilantik ini adalah lima orang pejabat administrator, 20 pengawas, dan enam pejabat fungsional.

Wali Kota Madiun, Maidi, mengatakan mutasi ini bertujuan untuk mengisi kekosongan jabatan yang ada. Seperti jabatan lurah yang seharusnya terisi, tetapi selama ini kosong.

Tambah 1, Total 18 Warga Ponorogo Meninggal karena Covid-19

“Saat ini lurah sedang ngegas ekonomi dan mengerem Covid-19. Tidak ada anggaran kelurahan yang tidak dikeluarkan. Tidak ada alasan lurah tidak ada. Semua sudah terisi,” kata dia.

Maidi menyampaikan untuk jabatan yang masih kosong di dinas akan segera diisi. Supaya kinerja organisasi perangkat daerah tersebut bisa optimal dalam menjalankan tugas dna fungsinya.

Dia menegaskan pejabat yang baru saja dilantik harus menjadikan pakta integritas sebagai rambu-rambu dalam menjalankan tugas.

“Apabila kita sudah menjalankan tugas dengan baik. Maka keprofesionalan akan terasah. Buatlah pimpinan senang karena menjalankan tugas dan aturan dengan baik,” jelas dia.

Awas! 14 Desa di Madiun Rawan Bencana Tanah Longsor

Wali kota berpesan kepada seluruh ASN supaya mengedepankan pola kerjasama saat menjalankan tugas.

Tiga lurah yang baru dilantik yaitu Aji Kurniawan menjabat Lurah Demangan Kecamatan Taman, Siti Karlinah menjabat Lurah Kelun Kecamatan Kartoharjo, dan Darwito menjabat Lurah Josenan Kecamatan Taman.

Sedangkan beberapa pejabat eselon IIIA yang dimutasi antara lain Edy Harmanto kini menjabat Sekretaris Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana. Joko Purwito kini menjabat sebagai Kabid Penanggulangan Kebakaran dan PErlindungan Masyarakat Satpol PP. Supriyono kini menjabat sebagai Kabid Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Satpol PP.