Bupati Madiun akan Seragamkan Jilbab bagi PNS Berhijab

Bupati Madiun yang baru dilantik meminta perempuan PNS yang berjilbab untuk mengenakan jilbab dengan warna sama. Jilbab berwarna seragam itu bakal menjadi identitas PNS di lingkungan Pemkab Madiun.

Bupati Madiun akan Seragamkan Jilbab bagi PNS Berhijab Bupati Madiun, Ahmad Dawami Ragil Saputro atau Kaji Mbing, berkenalan dengan ribuan PNS di Pendapa Ronggo Djoemeno Puspem Kabupaten Madiun di Mejayan, Selasa (25/9/2018) siang. (Madiunpos.com-Abdul Jalil)

<p><strong>Madiunpos.com, MADIUN</strong> -- Para wanita pegawai negeri sipil (PNS) di Kabupaten Madiun yang berhijab akan diwajibkan mengenakan jilbab dengan warna sama. Jilbab berwarna seragam itu bakal menjadi identitas PNS di lingkungan Pemkab Madiun.</p><p>Bupati Madiun, Ahmad Dawami Ragil Saputro, mengatakan nantinya seluruh PNS perempuan yang berjilbab akan diwajibkan menggunakan jilbab berwarna sama. Untuk warna, akan dipilih <a href="http://madiun.solopos.com/read/20180925/516/941832/petani-madiun-keluhkan-harga-kacang-hijau-rendah" title="Petani Madiun Keluhkan Harga Kacang Hijau Rendah">warna yang netral.</a></p><p>"Biar ada keseragaman. Sehingga kesederhanaan akan muncul. Kita akan pilihkan warna yang netral," kata dia kepada wartawan di Madiun, Selasa (25/9/2018).</p><p>Menurut Kaji Mbing, sapaan akrab Ahmad Dawami Ragil Saputro, jilbab itu menjadi salah satu identitas PNS Kabupaten Madiun. Dia mengaku tidak akan memaksa perempuan PNS yang sebelumnya tidak berjilbab.</p><p>"Ya namanya identitas. Nanti kalau dipakai di luar kan kita tahu bahwa itu PNS Kabupaten Madiun," ujar dia.</p><p>Saat sarasehan dan <a href="http://madiun.solopos.com/read/20180924/516/941628/1-caleg-di-kota-madiun-diawasi-60-sukarelawan" title="1 Caleg di Kota Madiun Diawasi 60 Sukarelawan">perkenalan dengan</a> ribuan PNS Kabupaten Madiun, Selasa lalu, ada salah satu PNS mengusulkan agar bupati membuat kebijakan salat Zuhur berjemaah di masjid.</p><p>Namun, usulan tersebut tidak disetujui Kaji Mbing. Dia menegaskan tidak akan mengeluarkan kebijakan yang mengurusi hal-hal syari. Menurut Kaji Mbing, hal syari seperti salat berjamaah merupakan kesadaran pribadi umat Islam.</p><p>Meski demikian, ia akan <a href="http://madiun.solopos.com/read/20180925/516/941726/polres-ngawi-cegah-praktik-politik-uang-jelang-pemilu-2019" title="Polres Ngawi Cegah Praktik Politik Uang Jelang Pemilu 2019">mendorong supaya</a> PNS bisa salat berjemaah di masjid. "Bupatinya nanti ikut jemaah. Hal-hal seperti itu harus kita sadari, harusnya muncul dari kesadaran diri sendiri. Bukan karena perintah saya," ujar dia.&nbsp;</p><p><strong>Silakan&nbsp;</strong><a href="http://madiun.solopos.com/"><strong>KLIK</strong></a><strong>&nbsp;dan&nbsp;</strong><a href="https://www.facebook.com/madiunpos/"><strong>LIKE</strong></a><strong>&nbsp;untuk lebih banyak berita Madiun Raya</strong></p>



Editor : Rohmah Ermawati

Get the amazing news right in your inbox

Berita Terpopuler

0 Komentar

Belum ada komentar, jadilah yang pertama untuk menanggapi berita ini.

Komentar Ditutup.