Dampak Bencana Tanah Gerak di Ponorogo pada 2016 Masih Sisakan Masalah

Madiunpos.com, PONOROGO -- Bencana alam tanah gerak pernah terjadi di Desa Tugurejo, Kecamatan Slahung, Kabupaten Ponorogo, pada 2016 silam. Akibatnya, 33 keluarga harus mengungsi dan gedung SDN 2 Tugurejo rusak parah.

Meski empat tahun sudah berlalu, dampak dari bencana itu belum tertangani secara tuntas. Seperti gedung SDN 2 Tugurejo yang belum diperbaiki.

Untuk itu, Bupati Ponorogo, Ipong Muchlissoni, membentuk tim khusus untuk menangani dampak bencana tanah gerak tersebut. Tim ini diharapkan bisa memberikan rekomendasi penyelesaian masalah dampak bencana alam itu.

Alhamdulillah, Pasar Legi Ponorogo Mulai Dibangun

Pembentukan tim khusus ini disampaikan Bupati Ipong saat mengunjungi SDN 2 Tugureji, Jumat (9/2/2020). Ia didampingi Wakil Bupati Ponorogo, Soedjarno; Ketua DPRD, Sunarto;  dan kepala organisasi perangkat daerah (OPD)terkait langsung.

Ipong juga melihat langsung lokasi sekolah serta dua lokasi yang menjadi alternatif relokasi yang diusulkan pihak desa. Dua lokasi ini yang akan dikaji oleh tim yang dibentuk Bupati setelah berkonsultasi dengan Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG).

Ipong menyampaikan selama hampir empat tahun terakhir, Pemkab melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo telah mengupayakan langkah darurat dengan mengusulkan bantuan rehab gedung sekolah ke pemerintah pusat melalui dana alokasi khusus (DAK). Tetapi hingga kini belum mendapatkan respons dari pemerintah pusat.

Kemiskinan Kultural Masih Jadi Penghambat Pengentasan Orang Miskin Di Ponorogo

Sebenarnya masyarakat sekitar sudah menyediakan lahan untuk SDN 2 Tugurejo yang berjarak sekitar 200 meter dari lokasi awal. Namun, lokasi ini tidak direkomendasikan oleh PVMBG.

"Persoalan relokasi sekolah dan masyarakat terdampak bencana di Tugurejo tidak bisa diselesaikan hanya satu OPD saja. Untuk itu akan dibentuk tim khusus yang akan diketuai oleh Wakil Bupati serta melibatkan OPD terkait, seperti Dinas PUPKP, Dinas Pendidikan, Bagian Kesra, dan lainnya," kata dia dalam siaran pers yang dikutip Madiunpos.com, Senin (10/2/2020).

Ipong berharap dalam waktu maksimal satu bulan sudah ada rekomendasi terkait rencana relokasi sekolah. Selain itu, dalam waktu tiga bulan tim sudah bisa menyampaikan rekomendasi terkait relokasi warga terdampak bencana.

Pembuang Mayat Bayi di Sawah Ponorogo Terungkap, Polisi Tetapkan Dua Tersangka

"Semoga ada langkah strategis dalam menangani dampak bencana alam tersebut," jelas dia.