Dari 1.225 SMA/SMK Di Jatim Tinggal 6 Yang Belum Laksanakan Ujian Berbasis Komputer

Madiunpos.com, SURABAYA -- Di Jawa Timur ada 1.225 SMA/SMK baik negeri dan swasta. Dari jumlah tersebut, hanya enam sekolah saja yang belum melaksanakan Ujian Satuan Pendidikan Berbasis Komputer dan Smartphone (USP-BKS).

Demikian disampaikan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, saat mengecek langsung pelaksanaan USP-BKS di SMAN 6 Surabaya, Senin (9/3/2020). Khofifah menyebut enam sekolah itu berada di Pulau Kangean, Sumenep.

"Jadi di Pulau Kangean khususnya, bukan hanya karena akses internet yang belum bisa dijangkau, tetapi juga untuk aliran listrik belum ada di daerah tersebut. Pemprov baru meresmikan, sedangkan yang lain masih menggunakan genset. Layanan kesehatan juga di sana mengalami kendala, karena power plant. Saya sudah mengomunikasikan dengan PLN, 22 pulau yang lain mudah-mudahan kita bisa selesaikan di tahun ini," kata Gubernur seperti dikutip dari detik.com.

Gubernur Jatim Tinjau Jalan Ambles di Jember, Minta 21 Ruko Lain Dirobohkan

Ujian Senin ini merupakan hari keenam ujian sekolah tingkat SMA. Khofifah mengecek langsung ke sekolah untuk mengetahui pelaksanaan USP-BKS. "Jadi saya mengecek kesiapan sebenarnya dari sekolah di mana, rata-rata dari 12 kelas yang melaksanakan ujian, menggunakan laptop," kata Khofifah, Senin (9/3/2020).

Untuk 2020, lanjut Khofifah, USP-BKS masih dikoordinasikan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Hal tersebut merupakan hasil dari rapat kerja Majelis Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Jawa Timur pada 30 Desember 2019.

"Waktunya bisa berbeda, formatnya juga bisa berbeda antarprovinsi. Kalau di Jatim sudah dimulai dari tanggal 2 Maret yang lalu. Insya Allah hari Rabu [11/3/2020) lusa merupakan hari terakhir untuk USP-BKS tingkat SMA. Untuk SMK sudah selesai pada tanggal 5 Maret 2020 yang lalu," jelasnya.

Gubernur Jatim Puji Pemkab Madiun Soal Pengelolaan Dana Desa

Khofifah ingin USP-BKS SMA/SMK 2020 berjalan dengan baik di bawah koordinasi Dinas Pendidikan Jatim. Sedangkan untuk 2021 mendatang, Khofifah belum tahu siapa yang akan memegang kendali USP-BKS.

"Apakah nanti di tahun depan masing-masing sekolah kemudian mengambil posisi untuk menyiapkan soalnya (soal ujian sekolah), dan segala sesuatunya diurus secara mandiri di satuan pendidikan masing-masing, atau bagaimana kita lihat ke depannya," terangnya.

Khofifah memaparkan saat ini ada dua persentase penilaian kelulusan siswa. Yang pertama yakni 60 persen dari hasil belajar mereka siswa sejak semester I sampai semester VI. Sementara 40 persen lagi dari hasil USP-BKS.

Kartu Prakerja Jadi Harapan Gubernur Jatim Kurangi Angka Pengangguran

"Sejak tahun lalu, UN atau Ujian Nasional ini sebetulnya dalam komposisi kelulusan itu sudah tidak ada. Tetapi bahwa makna secara psikologis tetap anak-anak menjadikan itu bagian dari puncak prestasinya," imbuhnya.

Mantan Menteri Sosial itu menilai NEM (Nilai Ebtanas Murni) bagi wali murid tetap menjadi hal penting. Meski saat ini pendidikan dalam konsep merdeka belajar karena pada tahun depan sudah tidak ada lagi ujian nasional. Sebagai gantinya adalah assessment kompetensi minimal.

"Kita lihat nanti bagaimana assessment itu dilakukan oleh masing-masing lembaga satuan pendidikan atau nanti diwenangkan kepada lembaga khusus. Kita menunggu keputusan dari Kementerian Pendidikan," imbuhnya.