Dijaga Polri dan TNI, Warga di 307 Permukiman di Jatim Dibatasi Mobilitasnya

Madiunpos.com, SURABAYA -- Aparat Polri dan TNI dikerahkan untuk menjaga 307 wilayah permukiman yang tersebar di Provinsi Jawa Timur. Penduduk di wilayah permukiman itu dilarang bepergian keluar wilayah.

Itu karena wilayah tersebut diberlakukan pembatasan mobilitas penduduk karena masuk zona merah penyebaran virus corona.

Demikian disampaikan Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, Kamis (2/4/2020). Ia tak memerinci di kabupaten/kota mana saja 307 wilayah permukiman tersebut. Pembatasan ini dilakukan dengan harapan bisa menekan sebaran virus corona atau Covid-19.

Untuk Kali Pertama Dalam Sepekan Pasien Positif Covid-19 di Jatim Tak Bertambah

"Hari ini sudah ada 307 area permukiman yang dijaga oleh TNI dan Polri, dengan harapan bahwa area permukiman itu akan bisa saling menjaga penghuninya maupun yang akan bertamu di area pemukiman itu," ujar Khofifah, dikutip suara.com.

Selain membatasi mobilitas penduduk, Pemprov Jatim juga mengaktifkan ruang konsultasi dan berbagi informasi melalui grup WhatsApp bernama infocovid19.jatimprov.go.id/wacovid19.

Di laman tersebut, masyarakat bisa melihat data jumlah orang dalam pemantauan (ODP), jumlah pasien dalam pemantauan (PDP) di daerahnya masing-masing. Tidak hanya mencakup wilayah kabupaten/kota, melainkan hingga kecamatan tempat tinggal.

ASN Kemenag Positif Corona, Dinkes Madiun Lakukan Tracing

"Kami berharap pemerintah kabupaten/ kota terus membantu memperbarui data tersebut. Dengan begitu bakal memperkaya datanya," kata dia.

Butuh Triliunan Rupaiah

Pada bagian lain, Khofifah telah menyiapkan dua mekanisme stimulus bantuan yang akan disalurkan ke masyarakat yang terdampak secara sosial ekonomi. Dua stimulus itu itu berupa cash for work (padat karya tunai) dan social safety net (jaring pengaman sosial).

"Setelah melihat dari proses penyebarannya, paling tidak untuk tiga bulan ke depan untuk social safety net-nya saja angkanya tembus T [triliun rupiah]," ujar Khofifah.

Saat ini dana yang sudah siap baru Rp264 Miliar. Dana tersebut bertambah Rp100 Miliar dari DPRD Jatim setelah keduanya mengadakan pertemuan. Sehingga total dana yang tersedia saat ini sebanyak Rp364 Miliar.

Untuk Kali Pertama Dalam Sepekan Pasien Positif Covid-19 di Jatim Tak Bertambah

Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elistianto Dardak, menjelaskan Dinsos Jatim sudah mencocokkan data penerima bantuan pangan non tunai (BPNT) di Jawa Timur dengan pemerintah pusat.

Nantinya masyarakat yang tak terkaver BPNT tersebut masuk dalam stimulus social safety net. Sasaran utama social safety net adalah masyarakat yang terdampak pada sektor non-agro.

"Utamanya sektor non-agro atau perkotaan di mana produksi bisa benar-benar berhenti akibat adanya wabah ini. Angka ini sudah fix dan saat sudah selesai dikalkulasi akan difinalkan untuk social safety net. Dengan pendataan ini kita bisa menentukan by name by address data-data untuk menyalurkan social safety net," jelasnya.

Cegah Penyebaran Corona, Kemenkumham Jatim Bebaskan 527 Napi

Sedangkan untuk cash for work, Emil menyebut ada sebanyak 10.000 warga Jatim yang  diberdayakan membantu penanganan Covid-19. Mereka dipekerjakan sebagai petugas penyemprot disinfektan.