Jokowi Godok Wacana Beri Bantuan Tunai untuk Pegawai Rp600.000/Bulan

Madiunpos.com, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo tengah menggodok wacana untuk memberikan bantuan uang tunai kepada setiap pegawai. Nominalnya sekitar Rp600.000 per bulan.

Ini menjadi salah satu skema dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk mendorong daya beli masyarakat yang turun. Wacana ini sedang dibahas oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu, Askolani, mengatakan wacana itu masih harus dibahas. Namun, rencana itu merupakan alternatif dalam membantu masyarakat kelas menengah. Untuk rencana awal, nominal bantuan sama seperti bantuan langsung tunai, yakni Rp600.000. Bantuan tersebut akan dibagikan selama setengah tahun alias enam bulan.

Buat Surat Palsu Kejari Untuk Memeras, Pendamping LMDH di Ponorogo Diringkus Aparat

Meski begitu, tidak semua pegawai akan mendapat bantuan tersebut. "Masih dibicarakan di internal pemerintah untuk berbagai alternatif kebijakan tambahan yang akan dilakukan," kata Askolani saat dihubungi di Jakarta, Rabu (5/8/2020).

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, sebelumnya menegaskan akan memperpanjang bantuan sosial (bansos). Bansos ini akan diperpanjang hingga 2021 dan secara bertahap akan mulai dikurangi pada 2022.

Selain itu, usaha dan industri padat karya akan terus didorong hingga tahun 2022. "Kita akan melakukan restrukturisasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Selain itu, penempatan dana dan penjaminan juga terus dilakukan agar sektor riil dapat bergerak," tuturnya.

Klaster Baru Jadi Penyumbang Tingginya Kasus Baru Covid-19 di Jatim

 

Artikel berita ini telah tayang di iNews.id dengan judul "Jokowi Akan Beri Rp600.000 ke Pegawai, Kemenkeu: Masih Dibicarakan".