Menteri Desa PDTT Soroti 10 Kabupaten di Jatim Yang Tak Punya Perda Dana Desa

Madiunpos.com, SURABAYA – Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar, menyoroti masih adanya 10 kabupaten di Jawa Timur yang belum punya perda tentang dana desa. Ia juga menyebut masih ada 20 daerah yang belum memberikan kuasa pencairan dana desa kepada Kader Pembangunan Manusia (KPM).

Menteri Desa dan PDTT menyebut tingkat penyerapan dana desa di Jatim sudah cukup bagus tetapi masih perlu digenjot lagi percepatannya.

“Ini [pembuatan perda dana desa] saya perintahkan untuk dilakukan. Mudah-mudahan Februari selesai, dan Maret seluruh desa di Jatim akan melaksanakan padat karya tunai desa karena ini akan sangat membantu ketahanan ekonomi desa,” katanya seusai Raker Pengelolaan dan Penyaluran Dana Desa TA 2020 di Grahadi Surabaya, Jumat (21/2/2020), seperti dikutip bisnis.com.

Jalan Ponorogo-Pacitan Ambles, Kendaraan Berat Cari Jalan Alternatif

Menurutnya, penyerapan dana desa yang optimal melalui pelaksanaan padat karya tunai desa akan berdampak pada perputaran uang, dan tersedianya lapangan pekerjaan karena penggunaannya adalah melibatkan penduduk miskin dan pengangguran sehingga ekonomi masyarakat di desa menjadi dinamis.

Di Jatim sendiri, rerata setiap desa akan mendapatkan dana desa sekitar Rp700 juta – Rp1 miliar sesuai dengan kebutuhan desa tersebut.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan jika percepatan pencairan program cash for work atau padat karya tunai desa ini dilakukan maka ekonomi bisa bergerak, terlebih pada kondisi adanya perlambatan ekonomi seperti saat ini.

Gagal Bobol ATM dan Brankas Alfamart, Perampok Amatiran Bawa Lari Rp300 Ribu dari Laci Kasir

“Kita harus bisa lakukan antisipasi yang lebih komprehensif. Percepatan itu menjadi penting, karena kita tahu sekarang ada trade war antara China dan AS, ada corona. Kita ingin percepatan untuk kesejahteraan masyarakat desa, karena kemiskinan di desa kita secara kuantitatif masih tinggi,” katanya.

Dalam waktu dekat, katanya, Pemporv Jatim akan mengumpulkan seluruh kepala desa yang ada di Jatim untuk memberikan pemahaman pembangunan desa melalui dana desa, termasuk menggandeng perguruan tinggi untuk melakukan quick research terhadap kondisi masyarakat, masalah, dan potensi di setiap desa yang ada agar intervensinya lebih signifikan.