ORMAS GAFATAR : Kepala Daerah-Kepala Dearah Minta Warga Terima Gafatar Tobat

Ormas Gafatar yang dianggap reinkarnasi dari Al Qiyadah Al Islamiyah menempatkan para anggotanya sebagai penganut Islam sesat.

Maduiunpos.com, SURABAYA — Para kepala daerah di Jawa Timur meminta warga mereka menerima mantan anggota organisasi kemasyarakatan (ormas) Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) yang hendak kembali ke kampung halaman mereka. Setelah bedeng tempat tinggal para mantan anggota Gafatar di Kaliman itu dibakari, kini tak ada lagi pilihan bagi mereka selain dikembalikan ke kampung halaman.

Seperti diberitakan Madiunpos.com, kendati Gafatar selama ini dikenal sebagai ormas non agama yang getol berkegiatan sosial, Majelis Ulama Indonesia (MUI) memperlakukan ormas itu layaknya ormas Islam. Dasar sikap MUI yang memosisikan ormas Gafatar sebagai ormas Islam adalah karena berdasarkan hasil penelusuran, kuat dugaan Gafatar sejatinya reinkarnasi dari Al Qiyadah Al Islamiyah yang mereka anggap sebagai Islam yang sesat.

Pada kenyataannya, para mantan anggota Gafatar itu tak pernah menyebut diri sebagai pengikut ajaran tertentu. Ormas itu juga sempat dimohonkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) kepada Kementerian Dalam Negeri (Depdagri) sebagai ormas non agama. Karena permohonan tak kujung diluluskan Agustus 2015 lalu, pada anggota Gafatar bersepakat membubarkan organisasi mereka lalu hijrah ke luar Pulau Jawa untuk bercocok tanam demi menguatkan ketahanan pangan Indonesia.

Menyusul laporan kehilangan keluarga Rica Tri Handayani, seorang dokter yang menyusul hijrah kawan-kawannya ke Kalimantan, Gafatar mendadak menjadi sorotan. Tudingan MUI bahwa Gafatar adalah ajaran Islam yang sesat pun memicu tindak anarkistis warga negara terhadap sesamanya. Buntutnya, bedeng-bedeng tempat bermukim mantan anggota Gafatar di wilayah hijrah mereka di Desa Moton Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat dibakar warga lain.

Sejauh ini, tak terdengar langkah polisi ataupun aparat lain mengusut pembakaran bedeng-bedeng itu. Sebaliknya, korban anarkistis massa pendukung MUI kini dikembalikan ke kampung halaman mereka. Mereka diklaim sejumlah kepala daerah telah bertobat dan kembali ke jalan benar.

"Harapan saya selaku kepala daerah, terima kembali mantan anggota Gafatar yang sudah menyatakan tobat dan kembali ke jalan benar," ujar Penjabat Wali Kota Surabaya Nurwiyatno kepada wartawan, Sabtu (23/1/2016).

Tim Khusus
Pihaknya mengaku berkoordinasi dengan sejumlah ormas Islam dan tokoh agama untuk memberikan pengertian kepada keluarga, khususnya para mantan anggota Gafatar agar bertobat dan menyesal telah bergabung dengan aliran Gafatar. "Tugas ormas seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah yang memberikan pengertian agar memahami Alquran secara utuh," ucapnya.

Hal senada disampaikan Penjabat Bupati Sidoarjo Jonathan Judianto yang mengaku siap membantu mencarikan solusi agar kembali diterima masyarakat, bahkan diakuinya sudah merencanakan program memulihkan mental para mantan anggota Gafatar. "Kami sudah menyiapkan semuanya, termasuk apa yang harus dilakukan nantinya. Tapi untuk sementara masih dikumpulkan oleh Pemprov Jatim untuk didata dan diidentifikasi kelengkapan," katanya.

Setelah ditampung di Asrama Transito Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Jatim, lanjut dia, Pemkab Sidoarjo akan kembali mengumpulkannya selama tiga hari dua malam di satu tempat khusus untuk mendapat siraman rohani. "Setelah dari Pemprov, kami mengumpulkan lagi mereka agar dibina oleh tokoh agama demi mengajaknya kembali hidup normal bersama masyarakat. Mereka ini korban dan harus mendapat pembinaan," katanya.

Sekadar informasi, berdasarkan data sementara yang dikeluarkan Pemprov Jatim, terdapat 88 orang mantan anggota Gafatar beridentitas asal Surabaya, sedangkan warga Sidoarjo sebanyak 10 orang. Ratusan mantan anggota asal Jatim dipulangkan ke daerahnya masing-masing, Sabtu pagi, dari Mempawah, Kalimantan Barat dan beberapa wilayah lainnya karena permukimannya dibakar warga setempat.

Pemprov Jatim telah membentuk tim khusus untuk menyadarkan dan mengajak ke ajaran benar, yang anggotanya antara lain Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, tokoh agama, serta beberapa pihak terkait lainnya.