PARIWISATA JATIM : Wah, Tahun Baru Imlek Rem Wisman ke Jatim

Pariwisata Jatim mengalami penyusutan wisatawan mancanegara menjelang perayaan Tahun Baru 2566 Imlek. Kok bisa?

Madiunpos.com, SURABAYA — Perayaan Tahun Baru 2566 Imlek yang jatuh pada pertengahan Februari 2015 lalu ternyata berdampak langsung terhadap penurunan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Provinsi Jawa Timur selama Januari 2015. Kok bisa?

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Jatim Sairi Hisbullah melaporkan jumlah wisatawan mancanegara (wisman) ke Jatim melalui Bandara Internasional Juanda pada Januari 2014 hanya mencapai 15.366 kunjungan. Angka itu turun 19,48% dari bulan sebelumnya.

“Karena [Tahun Baru] Imlek jatuh pada Februari, kemungkinan besar banyak wisman yang tidak bepergian ke luar negeri. Padahal, wisman terbanyak ke Jatim berasal dari negara-negara yang merayakan [Tahun Baru] Imlek, seperti Malaysia, Singapura, Tiongkok, dan Taiwan,” ungkapnya, Senin (2/3/2015).

Jumlah turis Malaysia yang ke Jatim pada Januari 2015, menurutnya turun 46,63% (2.796 kunjungan), Singapura turun 54,27% (1.280 kunjungan), China turun 2,14% (1.053 kunjungan), Taiwan turun 10,41% (611 kunjungan), dan Hong Kong turun 22,51% (272 kunjungan).

Sairi juga mengungkapkan tren kenaikan kunjungan justru dibukukan oleh wisatawan dari negara-negara yang mayoritas penduduknya tidak menganut tarikh Imlek. “Kunjungan dari Australia dan Amerika Serikat justru meningkat.”

Kunjungan pelancong asal Negeri Paman Sam ke Jatim awal tahun 2015 ini naik 12,89% (394 kunjungan), Korea Selatan naik 20,70% (414 kunjungan), dan Australia naik 13,25% (282 kunjungan).

Perhotelan Lesu
Pada perkembangan lain, tingkat penghunian kamar (TPK) hotel berbintang di provinsi ini turun 1,68 poin dari 49,51% pada Desember menjadi 47,83% pada Januari. “Ini kemungkinan efek dari dibatasinya pengadaan rapat di hotel-hotel mewah,” tutur Sairi.

Terkait praduga BPS itu, Pemprov Jatim mengaku tidak memberlakukan secara kaku pelarangan pegawai negeri sipil (PNS) rapat di hotel. Pegawai kantor pemerintah di Jatim masih diperbolehkan menghelat acara di hotel berbintang dengan syarat khusus.

Gubernur Jatim Soekarwo mengungkapkan syarat khusus tersebut adalah apabila kapasitas ruangan di kantor pemerintah yang bersangkutan benar-benar tidak memadai untuk perhelatan dengan peserta acara yang banyak.

Kelonggaran implementasi larangan rapat di hotel berbintang itu, sambung Soekarwo, telah disampaikan di hadapan Menteri Dalam Negeri di sela-sela rapat kerja nasional Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia, akhir pekan lalu.

Bagi kantor pemerintah yang hendak mengadakan acara dengan banyak peserta, diwajibkan mengajukan surat pemberitahuan kepada gubernur. “Supaya gubernur bisa ambil keputusan. Silakan rapat di hotel, tapi hanya jika ruangan di kantornya tidak cukup.”

Larangan PNS menggelar rapat di hotel diatur dalam Surat Edaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.11/2014. Namun, Pemprov Jatim berpendapat aturan tersebut tidak bisa diterapkan secara kaku di tingkat daerah.

Pasalnya, jika rapat dipaksa untuk tetap dilakukan di kantor yang tidak memadai, maka akan dikeluarkan biaya yang lebih banyak untuk menyewa tenda dengan fasilitas pendingin. Bagaimanapun, dia menilai mayoritas kantor pemerintah di Jatim sudah didesain dengan ruang rapat berkapasitas besar.