PEMERINTAHAN JATIM : Jumlah Bakorwil Dianggap Masih Kurang, Ini Rencana Soekarwo

PEMERINTAHAN JATIM : Jumlah Bakorwil Dianggap Masih Kurang, Ini Rencana Soekarwo Gubernur Jawa Timur Soekarwo (JIBI/Solopos/Antara/Dok.)

    Pemerintahan di Jawa Timur (Jatim) membutuhkan tambahan Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan (Bakorwil). Gubernur Jatim Soekarwo berniat menambah jumlah Bakorwil yang ada saat ini.

    Madiunpos.com, SURABAYA—Soekarwo mengatakan, saat ini jumlah Bakorwil di jatim sebanyak empat unit. Jumlah tersebut dianggap masih kurang mencukupi lantaran tugas Pemprov Jatim ke depannya akan kian berat.

    "Dulu Bakorwil ada tujuh, antara lain ada Bakorwil Kediri dan Besuki. Kalau diperlukan nanti kami buat perwakilannya," ujar lelaki yang akrab disapa Pak Dhe Karwo ini kepada Antara, Kamis (8/1/2015).

    Menurut dia, setelah terbitnya Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU ASN tugas gubernur semakin banyak, antara lain UU Pemerintahan Daerah yang sekarang provinsi diberikan kewenangan mengelola SMA dan SMK, pengurusan tambang dan perikanan.

    "Jangan dikira Bakorwil tidak ada tugasnya. Contohnya SMA/SMK dan tambang sekarang diserahkan provinsi untuk mengurusnya. Kalau mau bentuk UPT, berapa ongkos belanjanya, justru akan semakin lebih besar anggaran yang dibutuhkan," ucapnya.

    Justru, lanjut dia, tugas pokok dan fungsi Bakorwil akan ditambah untuk melakukan monitoring dan evaluasi (monev).

    Ia menjelaskan, dengan banyaknya kewenangan baru maka harus ada instansi yang mengurusi, khususnya melakukan monev dan yang tepat mengurusinya adalah Bakorwil.

    Kendati demikian pihaknya meminta Bakorwil tidak lengah dan tetap melaporkan ke Dinas Pendidikan dan Dinas Energi, Sumber Daya dan Mineral (ESDM) sebagai pengambil keputusan.

    Sementara itu, Kepala Biro Organisasi Setdaprov Jatim, Setiadjit, menjelaskan bahwa tupoksi Bakorwil selama ini mengkoordinasikan tugas dan fungsi pemerintah provinsi ke kabupaten/kota dan sebaliknya.

    Contohnya, jika ada program kabupaten/kota yang tak mampu dicover APBD kabupaten/kota, tugas Bakorwil untuk mengusulkan ke gubernur agar bisa ditangani provinsi," kataya ketika dikonfirmasi terpisah oleh wartawan.



    Editor : Aries Susanto

    Get the amazing news right in your inbox

    Berita Terpopuler

    0 Komentar

    Belum ada komentar, jadilah yang pertama untuk menanggapi berita ini.

    Komentar Ditutup.