Pemkab Madiun Sediakan Klinik Konsultasi Keuangan Desa

<p><span><strong>Madiunpos.com, MADIUN</strong> --&nbsp;</span><span>Penjabat Bupati Madiun Boedi Prijo Suprajitno&nbsp; mengatakan pemerintah desa harus bisa mempertanggungjawabkan penggunaan dana desa dan dana bantuan lainnya dengan baik.</span></p><p><span>"Selain itu, juga agar pemerintah desa dapat terhindar dari kesalahan administrasi pengelolaan keuangan desa," ujar Boedi Prjo Suprajitno&nbsp;</span><span>&nbsp;seusai membuka Klinik Konsultasi Pengawasan Pengelolaan Bantuan Keuangan Desa, Senin (27/8/2018),&nbsp;&nbsp;</span><span>di Ruang Rapat Eka Kapti Puspem Mejayan Kabupaten Madiun.</span></p><p><span></span>Kegiatan itu terselenggara berkat kerja sama P<span>emerintah Kabupaten Madiun bekerja sama dengan Inspektorat Provinsi Jatim. Boedi menambahkan&nbsp;</span><span>kegiatan tersebut harus dimanfaatkan secara maksimal oleh peserta.</span></p><p><span>Peserta juga bisa memanfaatkan sarana konsultasi yang ada, baik dari Pemerintah Kabupaten Madiun <a href="http://madiun.solopos.com/read/20180824/516/935918/avanza-kecelakaan-di-tol-madiun-ngawi-2-tewas-2-luka" title="Avanza Kecelakaan di Tol Madiun-Ngawi, 2 Tewas, 2 Luka">maupun desa</a> lainnya.</span></p><p><span>Kegiatan itu juga untuk menyukseskan program Nawacita prioritas ketiga, yaitu pembangunan dilakukan pemerintah dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.</span></p><p><span>"Saya berharap, ruang konsultasi yang telah disiapkan di kecamatan dan desa ini nanti, dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin sebagai tempat untuk menyelesaikan permasalahan terkait pengelolaan keuangan desa," kata dia.</span></p><p><span>Berdasarkan UU RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kata dia, sejak 2015 pemerintah melalui APBN telah menggelontorkan Dana Desa. Pada 2018, dana <a href="http://madiun.solopos.com/read/20180828/516/936544/besok-siang-ada-karnaval-nusantara-di-kota-madiun-yuk-nonton" title="Besok Siang Ada Karnaval Nusantara di Kota Madiun, Yuk Nonton!">desa untuk</a> Kabupaten Madiun mencapai Rp142 miliar atau sekitar Rp600 juta hingga Rp700 juta per desa.</span></p><p><span>Dana desa yang telah disalurkan, kata dia, tentunya memiliki dampak positif bagi pemerintahan desa, yaitu meningkatkan pembangunan desa sehingga dapat meningkatkan pula perekonomian desa yang berimplikasi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.</span></p><p><span>Dampak negatifnya, kata dia, tergodanya perangkat desa untuk menyalahgunakan dana tersebut&nbsp; kemudian menjadi persoalan hukum, yakni pidana korupsi.</span></p><p><span>Untuk itu, Boedi meminta kepada seluruh kepala desa agar menghindari <a href="http://madiun.solopos.com/read/20180827/516/936296/2-masjid-kuno-kota-madiun-bersaing-di-lomba-anugerah-wisata-jatim-2018" title="2 Masjid Kuno Kota Madiun Bersaing di Lomba Anugerah Wisata Jatim 2018">kesalahan administrasi</a> pengelolaan keuangan desa.</span></p><p><span>Mereka, katanya, harus membuat pertanggungjawaban penggunaan dana desa dan dana bantuan lainnya sesuai dengan ketentuan.</span></p><p><span>"Karena setiap dana yang diterima harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku," kata dia.</span></p><p><strong>Silakan&nbsp;</strong><a href="http://madiun.solopos.com/"><strong>KLIK</strong></a><strong>&nbsp;dan&nbsp;</strong><a href="https://www.facebook.com/madiunpos/"><strong>LIKE</strong></a><strong>&nbsp;untuk lebih banyak berita Madiun Raya</strong></p>